PKS melalui presidennya mengatakan, perlu belajar ke Vietnam karena relatif sukses menghentikan penyebaran virus. Kemarin sudah tidak ada laporan pengidap baru. Sementara sudah lebih lega mereka dibandingkan negara ini. Pernyataan itu seolah baik, bagus, tepat, memang demikian, tapi jangan lupa, bagaimana  sistem pemerintahan Vietnam.
Negeri Vietnam cepat dalam menangani ini karena sistem pemerintahan bukan demokrasi. Negara berhak dan penuh menguasai rakyatnya. Pilihan berbeda dengan pemerintah  berarti makar. Tanpa ada perlawanan berarti yang menyulitkan penanganan. Padahal pandemi ini memerlukan kedisplinan tinggi. Kaku bahkan untuk bisa sekadar menghentikan penyebaran. Tanpa ada perlawanan baik narasi, opini, apalagi aksi.
Itu baru sistem pemerintahan. Mau sistem bernegara demikian? Gagasan aneh, ide lucu, ketika hanya melihat "keberhasilan" tanpa mau tau cara dan prosesnya. Ini sih khas budaya instan yang lagi menggejala. Lucu, elit negeri, namun pola pikirnya cethek dan mengabaikan banyak hal.
Padahal negeri ini sejatinya juga sukses. Jujur saja Vietnam penduduknya tidak sebanding dengan negeri ini. Luasan  wilayah, keadaan yang terjadi. Presiden Jokowi mengatakan, kita tidak bisa meniru negara ini atau itu, karena semua negara khas, memiliki karakter dan keadaan masing-masing. Pilihan pemerintah sampai saat ini masih lumayan bisa diandalkan. Bandingkan angka-angka secara lebih luas,  jangan terpaku pada pengidap dan meninggal semata. Lihat pula angka dan jumlah penduduk dan pulaunya.
Penanganan pandemi tidak semata berhentinya penyebaran virus, benar itu yang utama, tapi bagaimana kehidupan yang sehat, dan keadaan setelah pandemi itu juga menjadi pertimbangan pemerintah. Ini yang tidak pernah menjadi bahan pemikiran elit politik apalagi, karena mereka melihatnya hanya sepotong yang menguntungkan mereka, apalagi bisa merugikan pemerintah.
Sudut pandang semata. Pemerintah Vietnam tidak menjadi pembicaraan dunia. Korea Selatan, China, dan banyak investor malah melirik dan dengan segera membantu Indonesia. Artinya Indonesia memiliki harapan lebih baik. Uang mereka aman. Langkah yang pemerintah lakukan pada jalur yang tepat. Lha malah elit sendiri lucu, ada yang mengatakan lambat, tidak sigap makanya rakyat tidak taat, sebagaimana kata JK dan SBY. Dunia internasional tidak melihat dengan cara seperti itu.
Risiko Demokrasi
Donald Trump baru saja memarahi media karena mengutip dengan sembrono. Terutama judul yang menjadikan kecemasan. Amerika juga tidak kalah ngerinya dibandingkan di sini. Angka kematian dan penularan ratusan kali lipat. Ingat ini Amerika. Media bisa seperti itu. belum lagi warganya yang mengedepankan HAM dan maunya bebas dan pemerintah sukses menyelesaikan semua. Tanpa mereka mau ikut terlibat. Identik bukan dengan di sini?
Amrik, Eropa, dan di sini menganut sistem yang berbeda dengan Vietnam, China, apalagi Korea Utara yang belum melaporkan adanya kejadian ini. Heran mengapa presiden PKS tidak merekomendasi Korut untuk belajar. Pemerintahan komunis memiliki otoritas yang sangat-sangat besar. Mereka bisa menerapkan kebijakan tanpa perlu ribet dan ribut dulu. Tidak akan ada LSM apalagi lembaga negara yang berlaku nyinyir. Protes mana berani.
Komnas HAM sebagai salah satu lembaga negara demokratis juga cenderung tidak membantu dalam kondisi seperti ini. Pembelaan pada pelanggaran HAM dan menjaga potensi adanya pelanggaran itu bagus, namun juga perlu mengedukasi warga untuk bukan hanya menuntut hak, namun juga kewajiban. Dalam kondisi pandemi ini mereka juga perlu berseru untuk terlibat dalam menjaga diri dan lingkungan. Mana ada pelanggaran HAM dengan memberikan batasan-batasan demi kebaikan bersama.
Menuntut kebebasan individu dan meremehkan hak orang lain juga termasuk pelanggaran HAM. Miris dan ironisnya mereka diam seribu bahasa dengan hal ini. Padahal jelas-jelas masyarakat  melanggar HAM sesama warga bangsa.
