Tahu kondisi Jakarta itu rendah, banyak saluran yang kemungkinan macet karena perilaku manusia yang masih memprihatinkan, dan kemudian budaya membuang sampah, bahkan ksur pun dibuang ke kali dan saluran air. Ini jangan dianggap sepele dan dinafikan. Kerja keras memang bagian kebersihan, karena budaya bersih belum menjadi gaya hidup yang membumi. Masih perlu kerja keras.
Sangat tidak jalan alun pikir soal air antri masuk lobang. Jelas lobang yang ada tidak sebanding dengan jupah air yang antri. Dan itu bukan soal dan salah air atau jumlah lobang, namun bagaimana manusianya menyediakan lobang yang mampu menampung seberapa banyaknya air yang mau antri.
Gambaran gampangnya, kalau ada penonto 10.000 orang dengan satu pintu, akan perlu berapa lama agar semua bisa masuk? Nah ketika biar cepat berati perlu lebih banyak pintu. Kan begitu logikanya, bukan malah mengatakan itu antian mau masuk, bukan berbicara jumlah yang mau masuk dan jumlah pintu, buat apa kadis model demikian?
Sama juga dengan dalih toh banjir selalu ada. Lha buat apa menjadi pemimpin kalau tidak ada perubahan. Tuh lihat saja kalau rumah yang iaa tempati bolong gentengnya, diperbaiki atau tidak, atau bicara toh bolong dari kemarin sama saja kog. Atau kalau dia panuan berobat tidak? Ini soal kemauan bukan soal ngeles semata.
Mengaitkan dengan pernyataan Jokowi. Jelas lebih mudah, ketika mau berkoordinasi dan menjadlin komunikasi. Ingat komunikasi, bukan hanya  mencari kambing hitam. Soal banjir itu melibatkan Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan juga pihaka kementrian. Siapa yang bisa koordinasi, jelas level presiden.
Nah ketika ada kepentingan politis dan mengaku sebagai gubernur rasa presiden, yakin mau mendengarkan gagasan dari menteri dan presiden? Ini masalah soal politis bukan soal banjir atau pembangunan. Jauh lebih kental aroma kepentingan kelompok bukan daerah. Membaca dengan kaca mata kuda menjadi susah.eLeSHa.
