Persoalan klasik yang seolah-olah tidak ada masalah. Miris akhirnya kalau masalah dan persoalan dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi diperparah politik masuk sekolah dan lembaga pendidikan.
Masih elok dan patut zaman Orde Baru, di mana kesejahteraan guru minim, sarana prasarana minim, mau tidak mau menggerakan partisipasi orang tua sesuai dengan kemampuan. Sangat jelas darimana uang dan untuk apa. Suap untuk masuk juga masih wajar dan waras.Â
Kalau saat ini, aduh mana jelas anak yang masuk dengan suap atau tidak, uang anggaran dari negara ada, kesejahteraan sudah jauh lebih baik, namun kembali mental tamak jauh lebih kuat.
Gaya hidup mengubah pola pendidikan. Guru sekarang pun sudah mulai naik gengsi dan gaya hidupnya. Tidak heran, pungutan bisa demikian besar dan leluasa.Â
Atas nama  kesepakatan yang dilakukan pihak orang tua dalam komite, bukan sekolah, komite benar mereka atas nama orang tua kebanyakan, atau orang tua yang dekat dengan pihak sekolah, kadang malah pejabat. Artinya, kepentingan siswa dan orang tua belum tentu bisa terjamin terakomodasi dengan baik.
Jangan kaget dan latah mengatakan tidak ada pungutan, atau gratis. Iya kalau mengambil ijazahnya gratis, hanya dulu-dulunya, uang bulanan, uang macem-macem, tetap saja ada. Â Hal klasik yang sama-sama diketahui, namun enggan mengakui.
Penyakit bangsa ini adalah, masalah dibiarkan, dan seolah dinilai sebagai wajar. Salah kaprah yang membudaya. Banyak hal demikian. Toh wajar pendidikan memang mahal.Â
Iya memang pendidikan mahal, tapi uang negara ke mana? Mengapa masih ada tarikan? Namanya uang gedung lagi, sangat tidak patut. Swasta memang operasional dari siswa tau orang tua, beda dengan sekolah negeri. Sekarang lebih mahal sekolah negeri dari pada swasta. Aneh dan ajaib namun dianggap biasa.
Salam
