Jalan Alternatif Tambang : Solusi Mendesak untuk Parungpanjang
Jalan Raya Parungpanjang, yang menghubungkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor bagian barat, sejak lama menjadi salah satu jalur vital bagi lalu lintas kendaraan umum, angkutan kota, hingga truk-truk besar pengangkut material tambang. Namun, fungsi ganda jalan ini telah membawa konsekuensi yang berat. Infrastruktur jalan cepat rusak, lalu lintas macet, polusi udara meningkat, dan angka kecelakaan pun melonjak.
Pemerintah Propinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM), akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup sementara aktivitas tambang di tiga kecamatan utama : Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg. Kebijakan ini, meski kontroversial, membawa dampak langsung : jalanan yang biasanya penuh sesak oleh truk tambang mendadak lengang, lalu lintas kembali lancar, dan warga menikmati suasana yang biasanya hanya terjadi saat hari Lebaran.
Namun, penutupan ini bukanlah solusi permanen. Justru di balik kebijakan itu tersirat pesan yang lebih strategis : sudah saatnya pemerintah daerah, pusat, pengusaha tambang, hingga pemilik truk tronton menyepakati pembangunan jalan alternatif khusus tambang.
Kerusakan Jalan dan Beban Infrastruktur
Jalan Raya Parungpanjang memiliki panjang sekitar 28,3 kilometer. Pada tahun 2024, Pemprop Jawa Barat telah memperbaiki 1,1 kilometer, namun masih terdapat sekitar 14 kilometer yang rusak parah. Kondisi ini tidak lepas dari lalu lintas harian ratusan truk tambang berkapasitas besar yang melintas tanpa henti, siang dan malam.
Biaya perbaikan jalan beton yang ditanggung pemerintah setiap tahun jelas tidak sebanding dengan manfaat yang didapat masyarakat. Jalan yang baru diperbaiki bisa kembali rusak hanya dalam hitungan bulan. Artinya, ada kebocoran efisiensi anggaran yang tidak mungkin terus dibiarkan.
Jika pola ini berlanjut, APBD Jawa Barat dan APBN yang dikucurkan untuk infrastruktur di wilayah Bogor Barat akan terus terkuras. Sementara itu, kualitas hidup masyarakat lokal menurun akibat macet, polusi, hingga terancamnya keselamatan di jalan raya.
Penutupan Tambang : Sinyal Politik atau Strategi Tekanan?
Surat keputusan Gubernur Jawa Barat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 memang mengejutkan banyak pihak. Sejak 26 September, aktivitas tambang resmi dihentikan tanpa batas waktu. Tujuannya jelas: menekan dampak lingkungan, menekan laju kerusakan jalan dan memaksa para pelaku usaha tambang untuk patuh pada regulasi tata kelola.
Namun, membaca lebih jauh, kebijakan ini bisa dimaknai sebagai strategi tekanan. Dengan menghentikan produksi, pemerintah mengirim sinyal keras bahwa pembangunan jalan alternatif bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Selama ini, wacana jalan khusus tambang di Parungpanjang sudah sering dibicarakan, tetapi tidak pernah benar-benar direalisasikan.
Para pengusaha tambang dan pemilik rental truk besar tampaknya terlalu nyaman menggunakan jalan umum, karena biaya yang mereka keluarkan lebih rendah dibandingkan membangun infrastruktur sendiri. Maka, kebijakan KDM dapat dipandang sebagai taktik agar sektor swasta ikut bertanggungjawab.
Reaksi Masyarakat dan Dunia Usaha
Penutupan tambang memunculkan reaksi beragam. Warga sekitar yang sudah lama mengeluhkan macet dan polusi tentu merasa lega. Jalanan menjadi lengang, udara lebih bersih, dan ketenangan kembali. Banyak yang berharap situasi ini bisa berlangsung lama.
Namun, dari sisi pengusaha tambang dan kelompok pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini, keputusan Gubernur dipandang merugikan. Demo pun digelar untuk mendesak pencabutan surat penghentian sementara. Bagi mereka, aktivitas tambang adalah sumber nafkah, sementara penghentian operasi berarti hilangnya pendapatan.
Di titik inilah dilema muncul. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan, infrastruktur, dan sosial-ekonomi masyarakat. Solusi yang adil tentu tidak hanya menutup tambang, tetapi menyediakan jalur alternatif agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak kepentingan publik.
Jalan Alternatif : Belajar dari Lumajang
Contoh nyata solusi jalan alternatif bisa dilihat di Lumajang, Jawa Timur. Di daerah tersebut, pemerintah membangun jalan tambang sepanjang 9 kilometer. Jalan ini secara khusus diperuntukkan bagi kendaraan pengangkut pasir dan batu dari kawasan tambang menuju jalur propinsi.
Hasilnya signifikan. Jalan umum terbebas dari kerusakan berat, lalu lintas warga menjadi lebih lancar dan biaya pemeliharaan infrastruktur menurun drastis. Pemerintah daerah juga dapat menarik pajak minerba lebih optimal, yang kemudian meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Skema serupa sangat mungkin diterapkan di Parungpanjang. Dengan jalan khusus tambang, truk-truk besar bisa langsung menuju tol atau jalan nasional tanpa melintasi kawasan padat penduduk. Dampak positif yang dihasilkan bukan hanya penghematan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keuntungan Jalan Khusus Tambang
Ada beberapa keuntungan utama jika jalan khusus tambang dibangun di Parungpanjang dan sekitarnya:
Mengurangi Kerusakan Jalan Umum
Truk tambang berkapasitas besar tidak lagi melewati jalan desa atau jalan utama, sehingga infrastruktur bertahan lebih lama.
Efisiensi Anggaran
Pemerintah tidak perlu terus-menerus mengucurkan dana perbaikan jalan yang cepat rusak. Anggaran bisa dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan.
Meningkatkan Pendapatan Daerah
Pajak dan retribusi dari sektor pertambangan dapat dioptimalkan melalui jalur khusus yang lebih mudah diawasi.
Mengurangi Kemacetan
Jalan umum terbebas dari antrean panjang truk tambang, sehingga lalu lintas warga lebih lancar dan produktivitas meningkat.
Meningkatkan Keamanan dan Kualitas Hidup
Risiko kecelakaan berkurang, polusi udara dan debu menurun, serta kenyamanan warga meningkat.
Tantangan Pembangunan Jalan Alternatif
Meski keuntungan jelas, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi:
Pendanaan : Pembangunan jalan alternatif membutuhkan biaya besar. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang harus menanggung? Pemerintah, pengusaha tambang, atau skema kerjasama?
Pembebasan Lahan : Jalan khusus tentu membutuhkan ruang baru. Proses pembebasan lahan sering menjadi batu sandungan karena menyangkut kepemilikan warga.
Kepastian Regulasi : Harus ada aturan jelas tentang siapa yang berhak menggunakan jalan tersebut, bagaimana mekanisme retribusi dan bagaimana pengawasan dilakukan.
Konsistensi Kebijakan : Pemerintah harus konsisten, tidak boleh hanya menutup tambang sementara tanpa menindaklanjuti pembangunan jalan alternatif.
Peran Pemerintah Pusat
Parungpanjang bukan hanya isu lokal. Galian C dari kawasan ini sangat vital bagi pembangunan besar di Jabodetabek dan Jawa Barat, mulai dari proyek PIK, Tol Bocimi, hingga kawasan properti strategis. Dengan demikian, pemerintah pusat tentu akan ikut mencermati perkembangan ini.
Jika Pemprop Jawa Barat benar-benar konsisten menutup tambang hingga ada jalan alternatif, maka pemerintah pusat akan terdorong untuk turun tangan. Skema sinergi antara kementerian terkait, pemda, dan swasta bisa menjadi jalan tengah.
Namun, perlu digarisbawahi, jangan sampai pembangunan jalan beton di Jalan Raya Parungpanjang yang sudah diperbaiki dikorbankan kembali hanya demi kepentingan tambang. Jika hal ini terjadi, masyarakat sekitar akan kehilangan kepercayaan, bahkan bisa berdampak pada mundurnya investasi perumahan, seperti yang terlihat di kawasan Samanea Hill dan sekitarnya.
Menimbang Solusi Jangka Panjang
Kebijakan penutupan tambang memang terasa pahit, tetapi kadang langkah drastis diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif. Jalan alternatif khusus tambang adalah solusi yang harus segera diwujudkan. Pertanyaan yang tersisa hanyalah bagaimana, siapa yang bertanggung jawab dan kapan mulai dikerjakan.
Jika pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan pengusaha tambang, maka proyek jalan alternatif ini dapat terealisasi dalam waktu dekat. Dengan begitu, roda ekonomi tetap berputar tanpa harus mengorbankan infrastruktur publik dan kenyamanan warga.
Pada akhirnya, masyarakat tidak lagi harus memilih antara jalan mulus atau ekonomi tambang berjalan. Dengan desain kebijakan yang tepat, keduanya bisa berjalan seiring.
Penutup
Parungpanjang hari ini sedang berada di titik krusial. Penutupan tambang oleh Gubernur Jawa Barat menjadi alarm keras bahwa cara lama tidak bisa lagi dipertahankan. Jalan Raya Parungpanjang sudah terlalu lama menanggung beban yang bukan fungsinya.
Jalan khusus tambang bukan hanya ide, melainkan kebutuhan strategis. Ia akan menyelamatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Kuncinya ada pada keberanian pemerintah untuk konsisten, kemauan pengusaha tambang untuk ikut bertanggungjawab, serta kesadaran masyarakat bahwa solusi jangka panjang lebih penting daripada kenyamanan sesaat.
Jika semua pihak mau duduk bersama, maka Parungpanjang bisa menjadi contoh sukses tata kelola pertambangan yang berkeadilan. Sebaliknya, jika kebijakan hanya berhenti pada penutupan sementara tanpa solusi konkret, maka kerusakan jalan, polusi, dan konflik sosial akan kembali menghantui.
Lihat :
https://bogor-kita.com/suasana-jalan-parungpanjang-sepi-usai-kdm-tutup-sementara-produksi-tambang/
Joyogrand, Malang, Tue', Oct' 07, 2025.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
