Namun, membaca lebih jauh, kebijakan ini bisa dimaknai sebagai strategi tekanan. Dengan menghentikan produksi, pemerintah mengirim sinyal keras bahwa pembangunan jalan alternatif bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Selama ini, wacana jalan khusus tambang di Parungpanjang sudah sering dibicarakan, tetapi tidak pernah benar-benar direalisasikan.
Para pengusaha tambang dan pemilik rental truk besar tampaknya terlalu nyaman menggunakan jalan umum, karena biaya yang mereka keluarkan lebih rendah dibandingkan membangun infrastruktur sendiri. Maka, kebijakan KDM dapat dipandang sebagai taktik agar sektor swasta ikut bertanggungjawab.
Reaksi Masyarakat dan Dunia Usaha
Penutupan tambang memunculkan reaksi beragam. Warga sekitar yang sudah lama mengeluhkan macet dan polusi tentu merasa lega. Jalanan menjadi lengang, udara lebih bersih, dan ketenangan kembali. Banyak yang berharap situasi ini bisa berlangsung lama.
Namun, dari sisi pengusaha tambang dan kelompok pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini, keputusan Gubernur dipandang merugikan. Demo pun digelar untuk mendesak pencabutan surat penghentian sementara. Bagi mereka, aktivitas tambang adalah sumber nafkah, sementara penghentian operasi berarti hilangnya pendapatan.
Di titik inilah dilema muncul. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan, infrastruktur, dan sosial-ekonomi masyarakat. Solusi yang adil tentu tidak hanya menutup tambang, tetapi menyediakan jalur alternatif agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak kepentingan publik.
Jalan Alternatif : Belajar dari Lumajang
Contoh nyata solusi jalan alternatif bisa dilihat di Lumajang, Jawa Timur. Di daerah tersebut, pemerintah membangun jalan tambang sepanjang 9 kilometer. Jalan ini secara khusus diperuntukkan bagi kendaraan pengangkut pasir dan batu dari kawasan tambang menuju jalur propinsi.
Hasilnya signifikan. Jalan umum terbebas dari kerusakan berat, lalu lintas warga menjadi lebih lancar dan biaya pemeliharaan infrastruktur menurun drastis. Pemerintah daerah juga dapat menarik pajak minerba lebih optimal, yang kemudian meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Skema serupa sangat mungkin diterapkan di Parungpanjang. Dengan jalan khusus tambang, truk-truk besar bisa langsung menuju tol atau jalan nasional tanpa melintasi kawasan padat penduduk. Dampak positif yang dihasilkan bukan hanya penghematan anggaran, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
