Risiko kecelakaan berkurang, polusi udara dan debu menurun, serta kenyamanan warga meningkat.
Tantangan Pembangunan Jalan Alternatif
Meski keuntungan jelas, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi:
Pendanaan : Pembangunan jalan alternatif membutuhkan biaya besar. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang harus menanggung? Pemerintah, pengusaha tambang, atau skema kerjasama?
Pembebasan Lahan : Jalan khusus tentu membutuhkan ruang baru. Proses pembebasan lahan sering menjadi batu sandungan karena menyangkut kepemilikan warga.
Kepastian Regulasi : Harus ada aturan jelas tentang siapa yang berhak menggunakan jalan tersebut, bagaimana mekanisme retribusi dan bagaimana pengawasan dilakukan.
Konsistensi Kebijakan : Pemerintah harus konsisten, tidak boleh hanya menutup tambang sementara tanpa menindaklanjuti pembangunan jalan alternatif.
Peran Pemerintah Pusat
Parungpanjang bukan hanya isu lokal. Galian C dari kawasan ini sangat vital bagi pembangunan besar di Jabodetabek dan Jawa Barat, mulai dari proyek PIK, Tol Bocimi, hingga kawasan properti strategis. Dengan demikian, pemerintah pusat tentu akan ikut mencermati perkembangan ini.
Jika Pemprop Jawa Barat benar-benar konsisten menutup tambang hingga ada jalan alternatif, maka pemerintah pusat akan terdorong untuk turun tangan. Skema sinergi antara kementerian terkait, pemda, dan swasta bisa menjadi jalan tengah.
Namun, perlu digarisbawahi, jangan sampai pembangunan jalan beton di Jalan Raya Parungpanjang yang sudah diperbaiki dikorbankan kembali hanya demi kepentingan tambang. Jika hal ini terjadi, masyarakat sekitar akan kehilangan kepercayaan, bahkan bisa berdampak pada mundurnya investasi perumahan, seperti yang terlihat di kawasan Samanea Hill dan sekitarnya.
