Ironi di Balik Gedung Parlemen
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia kembali disuguhi potret ketimpangan yang mencolok : gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR RI yang kontras dengan realitas ekonomi rakyat kebanyakan. Sebuah ironi yang semakin mengusik nalar publik, terutama generasi muda yang hari ini mulai menyuarakan kegelisahannya melalui aksi-aksi nyata di jalanan dan ruang-ruang diskusi.
Isu yang menjadi pusat perhatian adalah besarnya penghasilan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp 230 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, salah satu komponen paling kontroversial adalah tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Di tengah krisis ekonomi, inflasi bahan pokok, serta meningkatnya beban hidup masyarakat, tunjangan ini dianggap tidak hanya berlebihan, namun juga melukai rasa keadilan sosial.
Tak berhenti di sana, keistimewaan lain yang dimiliki anggota DPR adalah hak pensiun seumur hidup, meskipun masa jabatannya hanya lima tahun. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 serta sejumlah peraturan turunannya, yang menyatakan bahwa mantan anggota DPR berhak mendapatkan uang pensiun hingga akhir hayat, yang pembayarannya bersumber dari APBN. Besaran uang pensiun tersebut ditetapkan sebesar 60% dari gaji pokok bulanan. Sebagai contoh, mantan Ketua DPR RI akan menerima uang pensiun sebesar Rp 3.020.000 setiap bulan.
Jika dirinci lebih lanjut, gaji pokok anggota DPR sendiri tidak terlalu besar, sekitar Rp 4--5 juta. Namun, ketika ditambah tunjangan, uang representasi, biaya rumah dinas, kendaraan, komunikasi, dan lainnya, jumlah yang diterima seorang anggota DPR bisa melonjak drastis. Ini semua dibayarkan oleh negara, alias rakyat.
Tentu publik berhak mempertanyakan, apakah penghasilan sebesar itu layak diterima oleh wakil rakyat dalam situasi ekonomi seperti sekarang? Ketika harga kebutuhan pokok naik drastis, pajak properti seperti PBB meningkat hingga ribuan persen di beberapa daerah, dan lapangan pekerjaan semakin menyempit, bagaimana mungkin justru para elit politik menikmati segala kemewahan dari uang rakyat?
Ledakan Ketidakpuasan Publik
Respons masyarakat pun tidak bisa diredam begitu saja. Pada 25 Agustus lalu, ribuan orang dari berbagai kalangan - mahasiswa, pelajar, pengemudi ojek online - turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI. Mereka bukan hanya menyuarakan protes terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan, tapi juga terhadap kebijakan pemerintah secara keseluruhan yang dinilai tak berpihak pada rakyat.
Aksi tersebut menutup sebagian ruas Jalan Gatot Subroto dan sempat memanas ketika aparat melakukan penyemprotan untuk membubarkan massa yang hendak bergeser ke gerbang Pancasila. Sekitar 1.250 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Ini adalah sinyal kuat bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, sudah semakin muak dengan sistem yang dirasa tidak adil. Mereka melihat banyaknya janji kosong dari elite politik, sementara kehidupan sehari-hari mereka semakin berat.
