AS adalah ekonomi terbesar dunia, jadi perlambatan di AS akan berdampak ke negara lain, termasuk mitra dagang utama seperti China, Eropa, dan negara berkembang. Jika pertumbuhan AS melambat, permintaan terhadap barang ekspor dari negara lain bisa menurun, memperburuk ketidakpastian ekonomi global.
Meningkatnya probabilitas resesi menunjukkan risiko ekonomi semakin besar. Faktor lain seperti kebijakan fiskal pemerintah AS, perkembangan geopolitik, dan respons pasar tenaga kerja juga akan menentukan apakah ekonomi AS benar-benar akan mengalami kontraksi atau hanya perlambatan pertumbuhan.
Presiden AS Donald Trump belum lama ini mengumumkan tarif timbal balik yang dikenakan kepada ratusan negara. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif timbal balik dengan besaran 32 persen.
Ada beberapa kemungkinan penyebab utama yang mendasarinya.
Ketidakseimbangan perdagangan
Trump sering menargetkan negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS. Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan AS, artinya ekspor Indonesia ke AS lebih besar dibandingkan impornya. Ini bisa dianggap sebagai alasan bagi Trump untuk menaikkan tarif guna mengurangi defisit AS.
Status Indonesia dalam GSP (Generalized System of Preferences)
Pada masa pemerintahan Trump sebelumnya, Indonesia sempat kehilangan beberapa fasilitas GSP, yang merupakan program perdagangan preferensial AS bagi negara berkembang. Jika pemerintahan Trump saat ini menganggap Indonesia masih memberikan hambatan perdagangan bagi AS (misalnya melalui regulasi ketat atau subsidi tertentu), tarif tinggi bisa menjadi cara untuk menekan Indonesia agar membuka pasarnya lebih luas bagi produk AS.
Proteksionisme ekonomi dan "America First"
Trump dikenal dengan kebijakan "America First", yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Jika Indonesia mengekspor barang tertentu (seperti baja, tekstil, atau produk elektronik) yang dianggap merugikan industri dalam negeri AS, maka tarif tinggi dapat digunakan sebagai alat proteksi.
Ketegangan geopolitik dan faktor politik