Dengan jumlah 4.081 RT di Kota Malang, realisasi janji ini akan menghabiskan Rp 204 miliar per tahun. Jika APBD Kota Malang 2025 berkisar Rp 3-4 triliun, maka sekitar 5-7% anggaran akan tersedot hanya untuk insentif RT. Padahal, masih ada kebutuhan lain seperti infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Jika program ini dijalankan terus-menerus, kota bisa mengalami defisit anggaran atau pengurangan alokasi untuk sektor produktif lainnya.
Selain itu, janji politik seperti ini seringkali bersifat non-sustainable. Jika tidak disertai dengan mekanisme pengelolaan yang jelas, dana ini bisa menjadi sumber bancakan atau hanya berfungsi sebagai konsumsi, bukan investasi produktif bagi warga.
Kontradiksi dengan pengembangan Downtown Lama dan Pariwisata
Kota Malang sejak awal telah mencanangkan pengembangan Kajoetangan Heritages sebagai salah satu proyek utama dalam meningkatkan daya tarik wisata. Downtown lama yang mencakup Jalan Basuki Rachmat, Alun-Alun Merdeka, dan Pecinan Pasar Besar dirancang untuk menjadi koridor wisata utama dan menjadikan Malang sebagai stop-over tourism bagi wisatawan yang datang dari atau menuju Batu serta daerah sekitarnya.
Namun, dengan anggaran besar yang tersedot untuk insentif RT, alokasi dana untuk revitalisasi kawasan heritage ini bisa terbengkalai. Ini akan mengakibatkan investasi infrastruktur pariwisata terhambat - pengembangan fisik kawasan wisata butuh anggaran besar untuk trotoar, pedestrian friendly environment, signage, dan peningkatan fasilitas publik. Jika anggaran tersedot untuk janji politik, proyek ini bisa mangkrak.
Kota Malang bersaing dengan destinasi lain seperti Batu, Surabaya, atau bahkan Semarang dalam wisata heritage. Jika proyek revitalisasi terhenti, daya tarik Malang sebagai destinasi wisata bisa merosot.
Alih-alih mendorong ekonomi kreatif dan UMKM di kawasan heritage, anggaran malah difokuskan pada konsumsi RT yang dampak ekonominya lebih kecil dan tidak berkelanjutan.
Dampak bagi kota Malang
Jika skema ini terus dipertahankan tanpa memperhitungkan keseimbangan anggaran, Malang bisa mengalami kontraksi fiskal yang menyebabkan pengurangan belanja modal untuk infrastruktur dan pariwisata; ketergantungan APBD pada pendapatan daerah yang belum tentu stabil; mengorbankan proyek strategis yang lebih berdampak jangka panjang.
Janji politik seperti ini bertentangan dengan tujuan awal Kota Malang untuk menjadikan downtown lama sebagai ikon pariwisata. Jika ingin tetap direalisasikan, harus ada regulasi yang memastikan bahwa program tersebut tidak membebani anggaran dan tetap memberi ruang bagi pembangunan sektor lain yang lebih produktif. Kota Malang seharusnya lebih fokus pada pembangunan ekonomi berbasis pariwisata dan industri kreatif, bukan hanya pembagian dana yang bersifat konsumtif dan populis.
Joyoagung raya
