Kepemimpinan Indonesia di ASEANsdalam Pusaran AsPac
Negara-negara Asia Pacific atau AsPac sedang diteror pergeseran geopolitik dunia oleh para raksasa pemain lama seperti AS dan Persekutuan Atlantik Utara atau Nato, Rusia dan China.
Boleh dikata pasca Afghanistan, isu internasional tentang equilibrium baru dalam tatanan global secara perlahan tapi pasti telah mengubah iklim politik dalam hubungan internasional. Except dunia barat, negara-negara selebihnya seakan telah berbulat tekad perlunya perubahan tatanan global lama ke tatanan global baru.
Tatanan lama adalah tatanan yang didominasi negara-negara besar bermental Perang Dingin pasca PD II. Sedangkan tatanan baru yang dimimpikan adalah dunia multipolar yang tidak lagi harus bertumpu pada Blok Barat di bawah AS atau Blok Timur di bawah Rusia-China.
Artefak lama yang menjadi semacam monumen peringatan disini adalah bubarnya Uni Soviet terhitung 1991 atau 32 tahun lalu. Sedangkan yang menjadi warning bagi pemain lama perang dingin yi AS dkk yang tak juga sadar akan perubahan itu adalah wajah baru Rusia dan China sekarang, termasuk munculnya kekuatan-kekuatan baru yang harus diperhitungkan seperti India, Brazil dan Afrika Selatan.
Krisis Ukraina yang masih berlangsung hingga sekarang adalah gambaran nyata sosok baru Rusia yang sama sekali tak sudi AS dan barat akan merengkuh seluruh Eropa Timur yang di kemaharajaan Soviet dulu adalah wilayah pengaruhnya. Kalau sampai Ukraina yang adalah jengkal terakhir barrier pengaruhnya menjadi puppet Nato, maka apa bedanya Rusia dengan negara-negara tak berdaya lainnya di luar Pakta Nato yang banyak didikte barat dalam segala hal.
Hal terurai di atas jelas menggambarkan kepada kita bahwa suka tak suka telah dan sedang terjadi pergeseran geopolitik dunia yang tak sepenuhnya disukai AS dkk. AS dan dunia barat maunya tetap menghegemoni dunia, meski terbukti gagal dengan pendudukannya selama kl 20 tahun di bumi Afghanistan. Sementara Soviet yang sudah lama bubar dan kini digantikan wajah baru Rusia, dan China lama yang kini telah digantikan China baru yang berkekuatan ekonomi serta didukung iptek super sekarang ini. Menyusul di belakangnya ada India, Brazil dan Afrika Selatan pasca Nelson Mandela yang luarbiasa kemajuannya di bidang perekonomian yang juga didukung iptek super. Semuanya seakan sepakat AS dan barat sudah waktunya menghentikan semua aktivitas hegemonistis itu.
Di teater Aspac, China semakin memperkukuh cengkeramannya di Laut China Selatan bahwa itu adalah teritori nasionalnya yang tak boleh diganggu gugat siapapun. Pernyataan tergarangnya adalah China itu satu adanya. Taiwan adalah China Sesat yang pada waktunya nanti akan kembali ke pangkuan nasional China Kontinental. Sementara AS tetap konsisten mengintimidasi Korut ntah melalui latihan militer bersama dengan Korsel atau mendatangkan kapal-kapal perang dari Armada Pacificnya ke Korsel, tapi ini selalu dibalas Korut dengan intimidasi serupa yang tak kalah ganasnya ntah itu peluncuran rudal jarak menengah melintasi Jepang yang adalah puppet AS atau ICBM yang ditembakkan ke perairan Pacific dengan pesan kuat kalau kami mau mudah saja melontarkan ICBM ini ke daratan AS di sisi Pacific seperti LA, New Orleans dll.
Berangkat dari kenyataan politik seperti inilah Presiden Jokowi dalam KTT 18 negara Asia Timur, yi 10 anggota ASEAN plus 8 negara Asia Timur, termasuk AS dan Ausie, pada 14 Juli lalu memperingatkan ASEAN tidak bisa menjadi proksi dari negara mana pun, sehubungan dengan ketegangan AS-China yang semakin meningkat terkait isu-isu di AsPac.
Jokowi berbicara di hadapan para menlu dari blok tersebut yang berkumpul di Jakarta untuk membicarakan isu-isu regional mulai dari Laut China Selatan yang disengketakan, yang diklaim Beijing hampir seluruhnya, hingga krisis di Myanmar, di mana China adalah sekutu utama junta.
Tantangan Soliditas ASEAN
Tentang kemandirian ASEAN. Itu tak perlu diragukan lagi memang penting. Hanya kesatuan pandang sejauh ini belum ada. Dalam turbulensi AsPac sekarang, ketidaksepakatan atas jalur perairan di Laut China Selatan telah membuat beberapa anggota ASEAN menentang Beijing, seraya meningkatkan simpati atas penentangan AS terhadap keperkasaan China di perairan itu. Tapi tak kurang ada sejumlah anggota yang mendukung Beijing.
Dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN sekarang, Jokowi benar bahwa ASEAN tidak bisa dijadikan ajang kompetisi bagi negara besar, juga tidak bisa menjadi perwakilan negara mana pun, dan benar bahwa hukum internasional harus dihormati secara konsisten.
Yang diragukan disini adalah sekuat apa ia berkomitmen untuk memperkuat kesatuan dan soliditas serta sentralitas di ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Faktanya, sebagaimana terurai di atas, tak mudah menyatukan ASEAN dalam satu visi untuk mencapai kepentingan regional mereka begitu saja di tengah turbulensi AsPac sekarang.
Kita lihat ketegangan antara AS-China atau untuk mudahnya ketegangan dua ekonomi terbesar dunia itu telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah masalah, termasuk latihan militer China di sekitar Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan pembatasan ekspor semi konduktor canggih AS ke China.
Dalam pertemuan 18 negara Asia Timur itu, yang juga diikuti oleh China dan AS, dimana diplomat kedua negara besar itu berkesempatan bertemu. Tanpa basa-basi diplomatik, Menlu AS Antony Blinken langsung memperingatkan Wang Yi dari China tentang konsekuensi setelah pelanggaran keamanan dunia maya yang dituduhkan pada China, yang kata Blinken lagi-lagi mengancam akan merusak stabilisasi hubungan yang baru lahir -- demikian CNA mengutip AFP dalam https://tinyurl.com/2n9yj8we
Wang menangkis dan mengatakan kepada Blinken AS tidak boleh ikut campur dalam urusan China dan sebaiknya bekerja dengan Beijing untuk meningkatkan hubungan mereka.
Kalaupun ini dicoba dimediasi oleh ASEAN, tapi hasilnya akan tetap musykil, karena untuk menuju soliditas ASEAN saja masih ada beberapa hal yang tak mudah begitu saja dilakukan. Boleh dikata sejauh krisis Myanmar, ASEAN belum bisa berbuat banyak. Penguasa junta sekarang tak terlalu menggubris 5 point usulan ASEAN. Tak heran ada sejumlah negara anggota yang mendukung junta pro-China sejak kudeta 2021 yang telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan hebat.
Soliditas regional seperti ASEAN adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tapi dalam praktek sangatlah sulit dilaksanakan. ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia sekarang hanya bisa dikatakan sedang merintis jalan menuju soliditas dimaksud, dan ini hanya bisa diwujudkan oleh pengganti Jokowi ke depan ini yang tak punya beban personal dalam politik regional maupun internasional. Begitu Indonesia menjadi negara kuat tak terdikte oleh siapa pun, maka pada saat itu pulalah kita dapat bertindak tegas dalam wadah berhimpun yang bernama Asean ini.
Komunike yang dikeluarkan ASEAN di depan 8 negara lain seperti AS, China, Ausie dll di kawasan AsPac banyak diperdebatkan pada Kamis lalu, ketika ASEAN mengulangi kecamannya atas kekerasan di Myanmaar. ASEAN menegaskan kembali bahwa rencana perdamaian lima poin yang semula disepakati pihak junta, tetapi sebagian besar diabaikan sejak itu, tetap harus menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik.
Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi para penguasanya telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi karena kurangnya kemajuan dalam rencana tersebut, yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan melanjutkan pembicaraan antara militer dan gerakan anti-kudeta.
Kalaupun Menlu RI Retno Marsudi menandaskan Indo-Pasifik seharusnya tidak menjadi medan pertempuran lain. Kawasan Asia tenggara harus tetap stabil, dan ASEAN tetap mempertahankannya.
Namun pernyataan normatif Menlu Retno itu tetaplah normatif seperti angin lalu di musim turbulensi AsPac sekarang, termasuk turbulensi di mandala Eropa, yi perang proksi di Ukraina antara Rusia Vs AS dan Nato.
Wawasan ASEAN
Sebaiknya ASEAN di bawah kepemimpinan Jokowi-Indonesia sekarang, di samping menegaskan tentang netralitas dan sentralitas Asia Tenggara, juga harus mau membangunkembangkan kebulatan tekad berangkat dari kepentingan regional, misalnya masalah Nikel dimana Indonesia sekarang bersengketa dengan lagi-lagi blok barat. Itu bukan semata-mata masalah Indonesia, tapi juga harus dilihat sebagai masalah regional, karena kasus seperti itu bisa saja terjadi di negara anggota lain dengan masalah serupa meski dalam komoditas yang berbeda, misalnya CPO Malaysia yang juga dipersulit di UE. Dengan kata lain kepentingan satu negara anggota dalam hubungan internasional haruslah didukung secara regional. Kalau ada WasNus atau Wawasan Nusantara di negeri ini tentu harus ada Wawasan ASEAN dalam rangka wadah itu berproses menuju soliditas ASEAN bukan.
Joyogrand, Malang, Wed', Juli 19, 2023.
