Hal itu menjadi alasan mengapa Kementerian PPPA melaunching Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak, di wilayah NTB.
"NTB memang masih tinggi (angka perkawinan anak), tapi NTB juga menjadi pelopor sebagai daerah yang pertama kali menerbitkan kebijakan untuk menekan angka itu. Itu sebabnya kenapa kita deklarasikan gerakan ini di NTB," kata Leny.
Leny mengatakan, Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak harus menjadi atensi semua pihak. Selain pemerintah pusat, Pemda di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, harus juga mendukung dengan selaras.
Dengan prevalensi 17 persen, Leny menegaskan, bahwa Indonesia saat ini darurat perkawinan anak. Di tingkat ASEAN, Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan angka perkawinan anak, kedua terbesar setelah Kamboja. Sementara di tingkat global internasional Indonesia masih masuk urutan ke tujuh, sepuluh besar negara dengan angka perkawinan anak tertinggi.
"Ini sudah sangat serius. Indonesia sudah darurat perkawinan anak, sehingga gerakan bersama harus dilakukan. Di sini semua harus terlibat dan berperan aktif, pemerintah, pemda, NGO peduli perempuan dan anak, sektor swasta, dan masyarakat juga," katanya.**
