Perasaan tidak adil inilah yang membuat tuntutan agar masyarakat Papua diberikan kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola kekayaan alamnya sendiri terlihat sangat masuk akal.
Oleh karenanya, mantan Ketua DPRD Papua Barat tersebut menyarankan agar revisi Otsus ini tidak perlu terpatok waktu dan bisa lebih komprehensif memperhatikan usulan dari akar rumput Papua.
Yang pasti, Otsus harus didorong agar lebih memperhatikan suara masyarakat Papua dan mengakomodasi kepentingannya. Harapannya, tentu saja, supaya Otsus membawa kebaikan bagi masyarakat Papua itu sendiri.
Dalam diskusi tersebut juga turut hadir dari sisi pemerintah yang diwakili oleh Kabsudit Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan.
Ia sepakat dengan gagasan bahwa persoalan revisi UU Otsus tidak hanya membahas soal dana, namun juga tentang kewenangan. Hal ini pula yang diinginkan oleh pemerintah agar diperbaiki bersama.
Selain itu, salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah soal perencanaan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, selama ini banyak masyarakat Papua tidak tahu bahwa mereka memiliki otonomi khusus, dimana subyek utama kebijakan adalah mereka sendiri.
Untuk itu, ke depan Musrembang Otsus harus dihadirkan sampai ke tingkat kampung. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pemerintah daerah benar-benar berasal dari akar rumput.
Melalui forum diskusi seperti di atas, pemerintah pusat berharap adanya masukan yang detail dari pemerintah daerah. Termasuk dari gubernur, anggota legislatif, serta MRP (Majelis Rakyat Papua) mengenai apa saja yang harus dievaluasi, dan seperti apa harapannya ke depan.
Kesimpulannya, baik Anggota DPR RI dari Papua maupun Pemerintah Pusat sepakat bahwasanya kebijakan Otsus ini sangat baik, namun perlu direvisi aturannya agar lebih pas dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Melihat diskusi seperti di atas, jujur saja, kita merasa optimis menatap masa depan Papua. Bahwa permasalahan Papua memang harus diselesaikan dengan duduk bersama dan berdialog, bukan dengan adu senjata.
Otsus Papua merupakan "win-win solution" dari beragam kepentingan, dan solusi politik bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, apabila ada yang kurang dari kebijakan ini, maka harus diperbaiki bersama.
Toh, tujuannya adalah sama, yaitu demi kebaikan masyarakat Papua. Setuju?
