“SPP Urang bakal Naik? Naha beneran kitu euy ?!”
Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di beberapa kalangan mahasiswa Universitas Padjadjaran, khususnya mahasiswa angkatan 2009 (Program S1). Terkait apa itu? Kabar Kenaikan SPP yang bertajuk “Progresif” untuk beberapa jenjang mahasiswa dirasa akan menuai pro kontra, pasalnya kebijkan ini minim sosialisasi. Kata “Progresif” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bertingkat-tingkat naik, dengan kata lain, SPP Progresif dimaksukan sepeerti pembayaran SPP yang mengalami prtambahan nilai seiring waktu yang sudah ditentukan. Kabar terkait SPP Progresif memang sudah ramai dibicarakan oleh beberapa mahasiswa di jejaring sosial. Ada yang pro, dan banyak juga yang kontra terhadap kebijakan Rektor Unpad ini beberapa tahun silam. Meskipun sudah ditetapkan beberapa tahun yang lalu, namun ini tak menyurutkan saya untuk terus melakukan advokasi terkait dampak penetapan SPP Progresif khususnya beberapa kalangan mahasiswa yang merasa keberatan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya finansial. Dari data yang saya dapatkan yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2421/H6.1/KEP/HK/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Penetapan tariff progresif bagi mahasiswa yang melewati batas studi mlai angkatan 2009/2010 Universitas Padjadjaran. Dalam ketetapan KEDUA SK Rektor disebutkan bahwa tariff progresif akan diberlakukan untuk angkatan 2009/2010 yang melewati batas studi dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Program Doktor mulai semester VIII (Delapan);
b.Program Magister mulai semester VI (Enam);
c.Program S1 mulai semester X (Sepuluh);
d.Program Diploma mulai semester VIII (Delapan);
Besarannya sendiri dalam Ketetapan Poin Ketiga, Mahasiswa angkatan 2009/2010 akan dikenakan 5% (lima persen) setiap semester secara kumulatif sejak semester tersebut pada diktum kedua. Dengan begitu, dimisalkan angkatan 2009 (Program S1) dikenakankenaikan tariff 5% dari SPP tiap semester sebesar Rp. 2.000.000,- adalah Rp.100.000,- sehingga pada semester X (sepuluh) mahasiswa angkatan 2009 (program S1) menjadi sebesar Rp. 2.100.000,-.
Dari kebijakan ini pastinya akan mnimbulkan pro kontra dikalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang berargumen tentang kebijakan yang dirasa tak pro mahasiswa tingkat akhirlah, atau terlalu riskan karena di semester karena cuma ambil mata kuliah skripsi yang 6 SKS diharuskan membayar lebih mahal dari biasanya, padahalkan masa beban studi kita sudah berkurang malah beban biaya yang bertambah. Dari kebijakan ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi sorotan mahasiswa yang kontra, pertama adalah kurangnya sosialisasi lanjutan terkait kebijakan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2009 ini, rektorat dinilai terlalu mendadak mengaplikasikan dan menginformasikan hal ini. Selanjutnya yang kedua untuk mahasiswa yang kurang mampu, ini mungkin merugikan, karena disisi lain ketika beban studi sudah berkurang karena hanya mungkin skripsi, tetapi biaya SPP nya malah semakin mahal. Yang ketiga adalah tuntutan lulus tepat waktu untuk beberapa program studi di unpad yang tak mendukung secara kurikulum dan fasilitas untuk mahasiswanya lulus 4 tahun. Dan yang terakhir adalah aliran dana SPP Progresif tidak masuk dulu ke Dikti, tetapi langsung masuk ke universitas.
Hal lain yang bisa kita ambil dari kebijakan ini adalah SPP Progresif merupakan cambukan bagi mahasiswa yang malas atau yang sudah melenceng dari niat awal kuliah, seperti sibuk bekerja, atau bermain-main dan berorganisasi. Pada dasarnya ini pun membebani lebih keluarga yang sudah membiayai kita, dari hal ini juga kita harus belajar bagaimana menyusun perencanaan yang matang kuliah kita selama di univesitas. Kita tak boleh berleha-leha karena target dan cita-cita pun harus benar-benar dipersiapkan dari awal kita masuk kuliah, ini memang jadi motivasi kita untuk bisa lulus tepat waktu. Pada akhirnya, ini bias menjadi langkah awal kita untuk bisa memprbaiki diri. Terakhir, “yang penting bukan lulus tepat waktu, tetapi lulus tepat pada waktunya”.
*Penulis : Padlun Fauzi – Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Bidang Advokasi & Keprofesian BEM Kema Unpad 2014 Kabinet Kolaborasi.
