Selama ini, aplikasi pembelajaran yang sering mereka gunakan adalah Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, Whatsapp, dan sesekali menggunakan Zoom.
Artinya, fakta ini sekaligus membantah ketakutan Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji yang menerangkan kesan bahwa kesan bahwa pemerintah memberikan gimmick agar masyarakat berlangganan aplikasi belajar.
Tentu saja masyarakat lebih memilih aplikasi belajar gratisan, kan? Alhasil, seperti yang saya katakan tadi, hal ini kembali lagi kepada kebijaksanaan pelaku pendidikan.
Guru misalnya. Guru lebih tahu tingkat kemampuan siswa dari berbagai sisi. Tidak tega lah rasanya jika guru mau menggiring siswanya untuk berlangganan aplikasi belajar A, B, C dan Z. Bukannya memudahkan untuk menghabiskan kuota belajar, ini malah bayar dobel.
Tidak hanya sampai di situ, pengalaman belajar yang sempat diutarakan oleh siswa saya tadi (menggunakan aplikasi GCR, Teams, Meet, Whatsapp dan Zoom) rasanya juga sekaligus membantah pernyataan yang digaungkan oleh FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia).
Terang saja, berdasarkan penelusuran FSGI melalui Google Play Store, dari 19 aplikasi yang tersedia pada kuota belajar, setidaknya ada lima aplikasi yang diragukan eksistensi dan kapasitasnya sebagai aplikasi yang akan digunakan di seluruh Indonesia.
Atas dasar ini, FSGI kemudian menuangkan anggapan gagasan bahwa Kemendikbud seakan mengarahkan siswa dan guru untuk memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan pengembang aplikasi.
Tapi, kenyataannya, siswa dan guru tentu saja enggan menggunakan aplikasi belajar yang diragukan eksistensinya sebagaimana yang diungkapkan oleh FSGI tadi. Mengapa kok enggan?
Sederhana saja jawabannya, sudah tahu aplikasi belajar itu kurang populer, guru dan siswa mana yang mau mencobanya. Setidaknya, kalau sudah mencoba aplikasi baru, kita perlu beradaptasi lebih lama, kan?
