Hingga hari ini, polemik mengenai KPI terkait dengan progam penyiaran belum berakhir. Dalam waktu dekat KPI akan membahasnya di meja rapat. Menilik pernyataan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menegaskan akan membawa petisi dari warganet untuk dibahas dalam rapat pimpinan komisioner KPI Pusat dalam waktu dekat "Kami mengapreasi apa yang sudah dilakukan change.org dan akan segera membahas hal ini. Insya Allah kami akan memberikan pernyataan khusus pada tanggal 21 Agustus mendatang. Â Percayalah kami akan tetap membawa ini dalam pembahasan," @kpipusat.
Meski sudah menerima petisi daring dari 70.000 bahkan 75.000 warganet yang berisikan penolakan KPI awasi Netflix, Youtube, dan Facebook, kita belum bisa lega hingga 21 Agustus 2019 nanti. Uniknya, semakin lama KPI memberikan pernyataan khusus, semakin terkuaklah apa yang menjadi keluhan penonton tayangan televisi. Ya, di satu sisi kita penasaran dan di sisi lain aspirasi kita keluar, meskipun belum ada tindakan apapun dari KPI terkait penyiaran.
Sensor Bukan Tugas KPI
Jika kita mengamati tugas dan wewenang KPI terkait dengan program penyiaran, KPI tidak punya wewenang untuk melakukan sensor pada tayangan-tayang televisi yang unfaedah. Tugas KPI adalah melakukan pengawasan program dan memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran.
Dalam hal mengawasi, KPI seperti yang disampaikan Darwis dalam kominfo.go.id melakukan verifikasi tayang dan monitoring program stasiun televisi dan radio berjejaring selama 24 jam, jadi kalau ada yang melanggar sesuai aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) maka KPI berhak memberikan teguran. Yang berhak melakukan sensor adalah industri televisi itu sendiri.
Hanya saja, fenomena dan kenyataan yang berkembang saat ini, KPI selalu disalahkan warganet karena tidak melakukan sensor pada tayangan yang "negatif". Memang, beberapa tayangan seperti Tom and Jerry, Sinchan, Dragonball, Spongebob, Little Krisna, hingga yang masih panas saat ini adalah tayang Brownies di salah satu TV swasta sudah mendapat sanksi administratif, berupa teguran.
Tapi sayangnya, sampai sekarang beberapa tayangan tersebut di atas masih eksis di pertelevisian Indonesia. Saking eksisnya, banyak kaum muda yang mengedit, memotong, dan mengubah backsound film tersebut menjadi guyonan dan gombalan. Bagaimana KPI menyikapi ini? Jika masyarakat konvesional hanya bisa mengganti channel televisi, dan warganet hanya bisa meramaikan akun-akun KPI, bagaimana televisi bisa takut? Â
KPI Duduklah Bersama Kominfo
Karena belum ada payung hukum yang mengatur tentang program pengawasan Netflix, Youtube, dan Facebook maka KPI perlu duduk bersama dengan Kominfo. Sebagai lembaga yang sama-sama bertanggungjawab atas tayangan informasi, konsumsi dan komunikasi publik, mereka perlu meluruskan visi dan misi.
Menilik dari detik.com, Ferdinandus Setu selaku Plt Kepala Biro Humas Kominfo menyatakan hingga sekarang belum ada lembaga yang bertugas mengawasi konten-konten YouTube, Netflix, maupun media sosial. Meski begitu, dia melihat dalam hal ini KPI yang paling dekat dengan fungsi tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa Kominfo mendorong.
