Upaya Pengendalian Resistensi Obat: Perbandingan Negara Swedia dan Indonesia dalam Menghadapi Resistensi Antibiotik

 

Melanjutkan tindakan pencegahan yang kuat; 

• Mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah pencegahan di sektor terkait sehingga penyebaran dapat dicegah, dideteksi dan dihindari sedini mungkin;
• Meminimalkan penyebaran bakteri multiresisten.

• Untuk mendukung optimalisasi pencegahan Resistensi Antibiotik di Indonesia, Badan POM telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.03.20.98 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.
• 
  
• Implementasi Rencana Aksi Pengendalian AMR 2021-2024 melalui beberapa kegiatan yaitu meliputi.
• Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian salah satunya Apotek,
• Bimbingan Teknis dan Advokasi Lintas Sektor,
• Pemeriksaan Bersama (Joint Inspection) dengan dinas setempat yang membidangi pengawasan obat hewan,
• Edukasi kepada Masyarakat Luas.

2

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Peningkatan pengetahuan melalui peningkatan pengawasan; 

• Meningkatkan akses data resistensi dan penjualan dan penggunaan antibiotik dan agen antibakteri lainnya di semua sektor, serta akses data penyebaran antibiotik ke lingkungan; dan
• mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas biaya dari berbagai tindakan, menggunakan pengumpulan data yang berkelanjutan.
• Hal tersebut untuk menganalisis tren dari waktu ke waktu, melihat perubahan penting yang dapat mengindikasikan penyebaran bakteri resisten, dengan cepat mendeteksi penyebaran tersebut, mengomunikasikan temuan, dan mengambil tindakan pada tahap awal. Pengawasan juga untuk memantau dampak dari tindakan yang diambil dan mengevaluasinya.

Dalam Global Action Plan on Anti-Microbial Resistance (World Health Organization, 2017) yang diadopsi oleh National Action Plan on Anti-Microbial Resistance in Indonesia 2017- 2019 terdapat salah satu tujuan strategis yaitu Meningkatkan pengetahuan dan data melalui surveilans dan penelitian. Namun, Data terkait AMR di Indonesia berdasarkan beberapa studi yang dilaksanakan oleh laboratorium atau universitas, karena belum ada jejaring laboratorium di level nasional yang dikembangkan untuk penyediaan data nasional. Upaya-upaya awal untuk surveilans AMR dan penggunaan antibiotik, terutama pada sektor kesehatan hewan belum dilakukan secara terorganisir. Kurangnya kapasitas laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan manusia adalah permasalahan yang harus segera di atasi.

• (Bappenas, 2019)

3

Pembiayaan Kesehatan

• Faktor struktural di Swedia yang memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan penerapan kebijakan AMR, misalnya, asuransi kesehatan yang didanai pajak untuk semua penduduk.

• Bila infeksi tidak dapat lagi diobati dengan antibiotik lini pertama, maka pasien harus menggunakan obat yang lebih mahal. Durasi pengobatanya pun akan yang lebih lama, serta pasien lebih sering dirawat di rumah sakit. Hal inilah yang memicu peningkatan biaya perawatan kesehatan serta beban ekonomi pada keluarga dan masyarakat. Di Indonesia sendiri untuk pembiayaan kesehatan salah satunya dengan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib yaitu kartu JKN-KIS dimana setiap pesertanya wajib  membayar iuaran setiap bulannya kecuali peserta yang mendapat bantuan iuran dari pemerintah.

4

Sumber Daya Manusia Kesehatan

• Seperti disebutkan, Strama, program strategis Swedia melawan resistensi antibiotik, telah menjadi pendorong utama dan dibentuk pada tahun 1995 oleh pihak-pihak berikut: Kelompok ahli Masyarakat Kedokteran Swedia tentang masalah antibiotik, Institut Pengendalian Penyakit Menular Swedia; Masyarakat Swedia untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Badan Produk Kesehatan; Dewan Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional; Apoteksbolaget AB (Perusahaan Nasional Apotek Swedia, pengecer obat-obatan milik negara Swedia); NEPI, Jaringan Epidemiologi Farmasi; Institut Kedokteran Hewan Nasional; dan perwakilan komite obat dan terapi
• pemerintah Swedia telah memberikan tanggung jawab untuk mengoordinasikan pekerjaan multisektoral melawan resistensi antimikroba kepada Badan Kesehatan Masyarakat Swedia dan Dewan Pertanian Swedia.

• Apoteker
• pelaku usaha di sarana pelayanan kefarmasian
• Dokter Umum
• Dokter Hewan
• 
  
• Terbatasnya sebaran media promosi kepada masyarakat sehingga sasaran masyarakat yang menerima informasi tentang Penggunaan Obat Rasional (POR) masih terbatas; kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis tentang POR kepada tenaga kesehatan di puskesmas; serta belum adanya kebijakan khusus dan sanksi yang tegas tentang penggunaan antibiotika yang tidak rasional, termasuk pembelian antibiotika secara bebas oleh masyarakat.
• (Bappenas, 2019)
• 
  

5