Mohon tunggu...
Joseph Osdar
Joseph Osdar Mohon Tunggu... Wartawan

Lahir di Magelang. Menjadi wartawan Harian Kompas sejak 1978. Meliput acara kepresidenan di istana dan di luar istana sejak masa Presiden Soeharto, berlanjut ke K.H Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Tanda-tanda Hilangnya Mandat Langit (II)

14 Juli 2020   18:15 Diperbarui: 15 Juli 2020   09:24 1375 17 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Tanda-tanda Hilangnya Mandat Langit (II)
Fraksi PPP merupakan fraksi MPR keempat yang datang ke Jalan Cendana, Jakarta, Minggu (8/3/1998) siang, untuk mengadakan konsultasi pencalonan Presiden/Mandataris MPR periode 1998-2003 dengan HM Soeharto. Kedatangan Fraksi PPP diikuti Fraksi Utusan Daerah (F-UD). Gambar Ketua Fraksi PPP Jusuf Syakir didampingi pengurus lainnya diterima presiden.(JB Suratno via KOMPAS.com))

Lanjutan dari sebelumnya: Tanda-tanda Hilangnya Mandat Langit (I)

Mencoba rusak citra Mega

Pada tahun 1995, DPP PDI tandingan ciptaan regim berkuasa, kata buku Greg Barton, melakukan kampanye perusakan citra secara intensif untuk melemahkan kredebilitas Megawati dengan menuduh para pendukung Megawati punya hubungan dengan PKI, komunis. Tampaknya usaha regim berkuasa untuk menghancurkan Megawati, termasuk menggunakan fitnah terkait komunis, kata Greg Barton, hanyalah membuat Megawati semakin jauh lebih kuat.

"Dengan kekerasan hati dan kepercayaan diri dalam menghadapi serangkaian fitnah dan intimidasi, Megawati yang (saat itu) bukan seorang politisi, dengan cepat menjadi pahlawan bagi banyak orang biasa (wong cilik) di Indonesia," kata Greg Barton (halaman 263)

Kemudian Soeharto memerintahkan kampanye menentang perempuan "yang dianggap tidak bisa bicara" ini lebih diintensifkan. Sejak itu kampanye dipimpin oleh dua orang jenderal. Mendapatkan berita adanya peningkatan usaha menggulingkan Megawati, Gus Dur menganjurkan Megawati memilih strategi mundur, tidak menonjolkan diri. Gus Dur usul, ini penting, Megawati untuk mengumumkan kepada masyarakat luas, ia (Mega) tidak mengizinkan dirinya dicalonkan jadi kandidat presiden untuk secara simbolik menantang Soeharto dalam pemilihan tahun 1997.

Menjelang Juni 1996, pemerintah memerintahkan PDI mengadakan kongres tanpa mengikutkan Megawati. Sepuluh tahun sebelumnya, tahun 1986, Soerjadi pernah dijadikan ketua umum PDI tahun oleh pemerintah. Tapi pada Kongres di Medan 21 sampai 25 Juli 1993, ia (Soerjadi) didepak oleh pemerintah. Ia ditendang oleh pemerintah karena membawa Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas, masuk PDI.

Dalam pemilu 1992, perolehan suara PDI naik signifikan karena kehadiran Megawati dalam kampanye. Dalam Pemilu itu PDI mendapat 54 kursi di DPR. Pemilu 1987, PDI dapat 40 kursi DPR (tahun 1982 mendapat 24 kursi). Ketika Soerjadi akan disingkirkan oleh pemerintah dalam Kongres PDI di Medan 1993, terjadi kekisruhan dan gagal memilih ketua umumnya. Maka diselenggarakan Konggres Luar Biasa (KLB) di Surabaya pada awal Desember 1993.

Saat itu antara Soerjadi dan kubu Mega juga pecah. Mega dicalonkan jadi ketua umum dalam KLB Surabaya. Dalam Kongres di Surabaya itu Mega menyatakan dirinya secara de facto jadi ketua umum PDI. Pemerintah menolak, maka diadakan Munas Jakarta menjelang akhir Desember 1993, Mega terpilih jadi ketua umum PDI periode 1993 - 1998. Tapi pemerintah Soeharto tidak menghendakinya dan lewat kakitangannya menuduh Mega dan Taufiq Kiemas kerjasama dengan orang-orang PKI.

Maka tahun 1996, rezim berkuasa memanggil kembali dan minta Soerjadi dijadikan ketua umum dalam kongres PDI di Medan (22 sampai 23 Juli 1996). Aksi turun ke jalan para pendukung Mega pecah di Jakarta. Beberapa jenderal menyalurkan aksi itu di halaman markas PDI Jalan Diponegoro 58 Menteng, Jakarta. Berdirilah panggung rakyat di halaman markas PDI.

Dari hari ke hari massa semakin besar. Saat itu bergabunglah Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan kelompok-kelompok lainnya yang sebagian anak muda/mahasiswa. Saat itu munculah berbagai berita "akan terjadi penyerbuan" ke Jalan Diponegoro 58 ini. Berita itu banyak dibicarakan secara informal di kompleks istana pula.

Pada Kamis, 25 Juli 1996, PDI bentukan pemerintah, di bawah ketua umumnya Soerjadi dan Sekjennya, Buttu Hutapea dan beberapa ketua, termasuk Fatimah Achmad bertemu Soeharto di Bina Graha, Kompleks Istana Jakarta selama satu jam.

Kepada Soeharto, Ketua Umum (waktu itu) Soerjadi melaporkan hasil kongres Medan serta apa yang telah dilakukan setelah kongres, termasuk masalah kantor yang masih "ditempati" para pendukung Megawati.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN