Pentingnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Kebijakan Publik

Pentingnya Monitoring Dan Evaluasi Dalam Kebijakan Publik

Osa Valia Radinka – Mhs Hubungan Internasional UPNYK
 

      Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kartasasmita menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.
      Kebijakan publik merupakan aturan yang dibuat untuk mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik, karena di dalam kebijakan publik terdapat segala hak dan kewajiban sebagai warga negara.
      Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Monitoring merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan, karena monitoring pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.
      Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran.
 
Apakah Monitoring Dan Evaluasi Pentingnya Dalam Kebijakan Publik ?
      Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran, dimana monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah.
      Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring.
      Anda tidak bisa hanya melakukan evaluasi, atau hanya melakukan monitoring, seperti contohnya pada sebuah program monitoring, tidak boleh dirancang tanpa diketahui bagaimana data dan informasi akan dievaluasi dan tepat guna, sebab ketidakmampuan dalam mengumpulkan dan menyimpan data yang akan digunakan, karena Monitoring adalah kegiatan yang berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi akhir dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan publik.
      Kebijakan publik merupakan aturan yang dibuat untuk mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik, karena di dalam kebijakan publik terdapat segala hak dan kewajiban sebagai warga negara.
      Kebijakan publik itu sangat penting karena mengikat kehidupan kita. Kebijakan publik ini akan mengikat dari kehidupan sejak lahir hingga setelah kematian, jadi semua aspek kehidupan diatur dan tidak ada yang luput diatur oleh kebijakan publik.
      Kita harus tahu hak dan kewajiban sebagai masyarakat, sehingga perlu ikut serta monitoring dan evaluasi agar dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan publik.
      Masyarakat tidak hanya dituntut untuk memahami dan ikut serta dalam kebijakan publik, namun juga harus mengawasi implementasi kebijakan publik yang sudah diundangkan. Karena undang-undang atau peraturan yang diimplementasikan itu membutuhkan dana, dan dana itu berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan, jadi kita punya hak untuk tahu.
      Untuk mengimplementasikan kebijakan publik saat ini beragam dampaknya bagi masyarakat, ada yang sudah ideal bagi masyarakat ada pula yang masih perlu diperbaiki. Implementasi kebijakan publik yang masih compang-camping dan masih jauh dari harapan masyarakat,  harus terus diawasi oleh masyarakat itu sendiri.
      Masyarakat perlu paham bahwa kebijakan publik harus menguntungkan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan kita sebagai warga negara. Pada akhirnya implementasi kebijakan publik penting dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan atau kendala yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan publik.
      Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang pro publik, benar-benar melayani publik, melibatkan publik dalam segala tahapannya, dan kebijakan publik yang transparan.
 
Feedback Pemerintah
      Konsep monitoring kebijakan publik adalah suatu proses untuk memantau dan mengevaluasi kualitas kebijakan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah Kebijakan Kesehatan Publik.
      Kebijakan kesehatan pemerintah mencakup berbagai aspek seperti menyediakan akses layanan kesehatan bagi semua orang, memastikan keterjangkauan dan kualitas, menanggulangi keadaan darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
      Melalui monitoring dan evaluasi kebijakan publik, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam kebijakan publik dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
      Dengan adanya monitoring, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja instansi pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
      Tujuannya monitoring adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan publik, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah.  
      Pertama, melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan pelayanan publik, baik melalui inspeksi lapangan, pengumpulan data, atau wawancara dengan pengguna pelayanan.
      Kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi atau unit pelayanan publik, termasuk penilaian terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan.
      Ketiga, memberikan sanksi atau tindakan perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar pelayanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.