Menggugat Narasi "Rezim Jokowi"

Srengseng Sawah, Jakarta Selatan | Kemarin, dan hari-hari sebelum kemarin, ketika terjadi sejumlah aksi massa yang bergelombang di area publik, selalu terdengar ungkapan (melalu orasi pendemo) tentang "Rezim Jokowi" serta sejumlah embel tambahan. Sebutan tersebut, seakan pakem tetap, dan terus menerus disuarakan jika mereka, para antijokowi, melakukan aksi.

Karena sering (dan selalu) terdengar narasi 'Rezim Jokowi,' kemarin, ketika saya makan siang di salah satu warung di Jakarta Pusat, menguping sejumlah remaja seragam abu-abu yang ikut bunyi tentang 'Rezim Jokowi.' Ketika saya mendekat mereka, dan bertanya, "Apa maksud Rezim?" Tak ada satu pun menjawab dengan pasti. Menurut mereka, rezim ya rezim. Nah

Tentang Rezim

Rezim (dari regime, bermakna a particular government or a system or method of government) paling sering dimaknai sebagai tata atau cara pemerintah berkuasa dengan sejumlah Peraturan dan Undang-undang yang menghambat (bahkan pengekangan dan menindas) aktualisasi dan kebebasan personal atau pun rakyat.

Dari pemaknaan itu, kemudian berkembang, utamanya pada ranah politik kekuasaan; rezim dimaknai sebagai prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan (dan pelaksanaannya; dari dan oleh Negara atau pemerintah) implisit dan eksplisit untuk mengatur segala sesuatu (pada semua bidang 'hubungan dan interaksi') yang terjadi pada rakyat atau siapa pun yang bisa diperintah.

Karena pemaknaan seperti itu, jika suatu pemerintahan (pemerintah pada Negara mana pun) disebut rezim, maka yang terjadi adalah, misalnya, hal-hal berikut:

1. mengeluarkan sejumlah regulasi atau undang-undang yang menguntungkan pemerintah dan dominasi kelompok (misalnya Parpol, Militer, Pengusaha, dan Nepotisme dengan kelompok tersebut);
2. menggunakan Militer dan Polisi sebagai alat penekan dan penindas siapa pun yang melawan pemerintah
3. Palemen dan Yudikatif sebagai alat kekuasaan dan tunduk serta melayani kehendak Pemerintah
4. penghambatan, pembatasan, pengekangan terhadap kebebasan pers, aktivis sosial, HAM, dan aspirasai serta aktualisasi rakyat
5. rakyat dipaksa dan terpaksa menerima segala sesuatu (dari Rezim Pemerintah), tanpa protes, bertanya, tak bisa menolak, atau pun kesempatan membela diri, dan lain sebagainya

Sebutan Rezim terhadap Presiden-presiden RI

Regime atau sebutan Rezim, yang tadinya hanya berhubungan dengan Negara dan Pemerintah, kini sudah menjadi sebutan yang ditujukan kepada siapa pun yang berkuasa; sebutan dari mereka yang tidak termasuk dalam lingkaran kekuasaan, misalnya oposisi atau pun orang-orang anti pemerintah.

Bahkan, pada tataran institusi Politik, seperti Parpol, sering pimpinan parpol juga dituding sebagai rezim; ketua organisasi sosial atau pun pimpinan perusahan, sering dituduh sebagai rezim, dan lain sebagainya.  Bha, bha, bha ...............

Pada konteks Berbangsa dan Bernergara, sebutan rezim pun pernah diberikan ke/pada orang-orang yang menjadi presiden RI. Dan, itu dilakukan secara sadar, terencana, dan terus menerus, bahkan dalam rangka membangun opini serta perlawanan rakyat terhadap Presiden.

Presiden Soekarno. Ketika awal memerintah, 1945 hingga tahun 1955 atau sebelum 1960, Soekarno nyaris tak mendapat perlawanan apa-apa. Itu terjadi karena adanga semangat Kemerdekaan, membangun bangasa, kebanggaan sebagai Bangsa yang Besar pada seluruh rakyat Indonesia.  

Namun, setelah masa keemasan tersebut, entah siapa yang memulai, Bung Karno setiap hari diserang dari kiri-kanan; dan orasi serta narasi Rezim pun bergelora hingga 1966.

Setelah Bung Karno dipaksalengserkan, sebutan Rezim Soekarno dan Rezim Orla melekat pada dirinya. Hingga 32 tahun kemudian, sebutan Rezim Soekarno dan Orla selalu menempel pada nama Presiden I Republik Indonesia tersebut

Presiden Soeharto. Soerharto mengalamai masa keemasan sebagai Presiden pada 1967 hingga tahun 1976/1974. Ketika itu, dengan semangat 'berhasil menumpas Komunis, tumbangkan Rezim Orla, serta Repelita/Pelita, Soeharto berhasil memukau banyak orang dan menarik perhatian serta kesetiaan rakyat Indonesia. 

Namun, pada mulanya, terjadi Malari 1974, narasi Rezim Soreharto mulai mengemuka, bahkan popular di kalangan mahasiswa, 'oposisi,' serta berbagai kalangan 'pergerakan diam dan tersembunyi;' mereka diam dan bersembunyi untuk menghindari aparat sepatu lars dan polisi.

Sejak itu, apalagi pada era 1977 hingga 1998, kekuasaan Soeharto merambah hingga semua area hidup dan kehidupan bangsa; dan semua yang berani melawan, pasti dibungkamkan melalui Peradilan yang melayani kehendak Soeharto dan jajaen elitenya.

Presiden Habibie. Presiden yang satu ini, walau singkat memerintah, ia berhasil melakukan banyak terobosan. Semangat reformasi, menjadikan Habibie tanpa penolakan. Narasi sebagai rezim nyaris tak pernah tertuju padanya.

Presiden Gus Dur. Juga, Presiden yang singkat memerintah. Presiden yang membangun bangunan pluralisme ini, dicintai banyak kalangan.  Walau seperti itu, Gus Dur di benci kalangan radikal dan intoleran, mereka menuduhh Gus Dur sebagai Rezi yang didukung kafirm asinng, barat dan lain sebagainya

Presiden Megawati. Hampir sama dengan Gus Dur, Mega sepi dari tudingan Rezim, kecuali dari kalangan yang itu-itu. Memang masih ada tudingan rezim terhadap Mega, tapi hanya seberapa dan tak mengganggu.

Presiden SBY. Jujur, hampir tidak ada catatan emas dari 10 tahun pemerintahan SBY. Pada masa itu, semuanya berjalan otomatis, tanpa perubahan, serta terjadi pembiaran terhadap kelompok-kelompok 'Tanpa Pancasila.' Sikon itulah yang menjadikan julukan 'Rezim SBY' semakin marak dan popular.

Tuduhan dan tudingan terhadap Jokowi sebagai 'Rezim Jokowi'

Ada warna dan sikon baru di RI ketika Joko Widodo sebagai presiden. Tampilannya ketika awal memerintah, 2014, hampir semua kalangan (kecuali penduku Capres yang tidak terpilih atau kalah) menaruh harapan padanya; harapan untuk membawa Bangsa dan Negara Indonesia kea rah yang lebih baik. 

Faktanya, Jokowi tidak menjawab harapan rakyat tersebut dengan melakukan banyak pembangunan dan terobosan baru pada banyak bidang.

Tapi, tidak semua orang mampu melihat kemajuan dan perubahan yang dilakukan Jokowi (dan JK) tersebut secara jujur. Mereka melihat dari sudut pandang lain; tahun 2016, dari merekalah muncul tuduhan dan tudingan bahwa Jokowi adalah 'Rezim Jokowi.' 

Narasi Rezim Jokowi tersebut menyebar dan tersebar di/pada berbagai area; misalnya, kalangan mahasiswa, buruh, politisi oposisi, barisan sakit hati, dan sejumlah tokoh di luar kekuasaan.

Dengan itu, sebutan Rezim Jokowi dihubungkan dengan atau sebagai pemerintah yang tidak demokratis, menindas, sewenang-wenang, berkolaborasi dengan unsur-unsur dari Luar Negeri, bahkan menindas dan melakukan kriminalisasi terhadap kalangan tertentu. 

Sungguh, lagu usang dan bernada fals. Walau seperti itu, ada tuduhan sebagai rezim, Jokowi tetap Joko Widodo, ia tak goyah dan gentar; ia tetap bertahan, dan bersama Ma'ruf Amin, terpilih kembali untuk memimpin RI pada durasi 2019-2024.

Jadi, sebetulnya, sebutan Rezim Jokowi adalah sesuatu yang sangat tidak pantas. Bahkan, mantan Wapres pernah berkata, "Jangan sebut Rezim Jokowi tapi Pemerintahan Jokowi; dan saya aminkan hal tersebut. 

Karena sesuai dengan makna dan perilaku rezim (lihat di atas), maka sangat tidak pantas, tidak bermoral, dan tak beradab jika menyebut Rezim Jokowi.

===

Berdasarkan semuanya itu, sebagai anak-anak bangsa, yang mencintai Negeri, Bangsa, dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia, tentu harus jujur menilai kinerja, tampilan diri pemimpinnya dengn hal-hal yang baik dan benar.

Presiden Jokowi justru melakukan banyak hal yang bisa dimaknai dan dilihat sebagi upaya penghapusan jejak-jek rezim yang pernah ada di Nusantara; ia adalah penghapus rezim, bukan menjadikan dirinya sebagai rezim yang berkuasa.

So, sadarlah wahai kita-kita

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini