Nasib Sekolah Swasta Tanpa Dana BOS: Bisakah Bertahan?
Oleh Dr. Wijaya Kusumah, M.Pd (Omjay)
Sekolah swasta di Indonesia telah lama menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan nasional. Mereka hadir mengisi kekosongan layanan pendidikan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh sekolah negeri atau sebagai alternatif pilihan bagi orang tua yang menginginkan pendidikan dengan nilai-nilai tertentu, baik nilai keagamaan, kedisiplinan, hingga pendekatan pengajaran yang lebih personal.
Namun, seiring waktu, tantangan yang dihadapi sekolah swasta---khususnya yang kecil dan menengah---kian berat. Salah satu pukulan terbesar datang dari ketiadaan akses terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sebagian besar sekolah swasta. Padahal dana BOS adalah nyawa bagi operasional pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Ketimpangan Akses Dana
Program BOS sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, bantuan ini lebih banyak menyasar sekolah negeri. Sekolah swasta memang bisa mengakses dana BOS, namun syarat dan ketentuan yang diberlakukan sering kali sulit dipenuhi oleh sekolah swasta kecil---seperti jumlah siswa minimal, status badan hukum yang telah terverifikasi, hingga kelengkapan data pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Tak jarang, sekolah swasta yang sudah berdiri puluhan tahun dan melayani ratusan siswa dari keluarga kurang mampu pun kesulitan mendapatkan BOS karena terkendala administrasi atau sistem pelaporan digital yang rumit. Kondisi ini membuat mereka terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.
Dampaknya? Banyak sekolah swasta yang tidak lagi menerima dana BOS, bahkan beberapa tidak pernah menerima sama sekali. Padahal dana BOS sangat penting untuk membiayai gaji guru honorer, operasional sekolah sehari-hari, pemeliharaan gedung, hingga pembelian alat bantu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler.
Tekanan Finansial Berlapis
Tanpa dana BOS, sekolah swasta sangat tergantung pada iuran bulanan dari orang tua siswa. Di sisi lain, banyak dari sekolah ini justru melayani kelompok masyarakat ekonomi lemah, yang kemampuan membayarnya juga terbatas. Ketika pandemi COVID-19 melanda, keterlambatan atau penghentian iuran makin sering terjadi. Bahkan setelah pandemi mereda, efek domino ekonomi masih terasa: banyak orang tua yang belum kembali stabil secara finansial, menyebabkan sekolah kesulitan mendapatkan pemasukan tetap.
Kondisi ini diperburuk oleh minimnya subsidi atau insentif dari pemerintah daerah. Di banyak tempat, sekolah swasta dianggap sebagai "usaha privat" sehingga tidak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran pendidikan daerah. Padahal tidak semua sekolah swasta didirikan untuk mencari keuntungan---banyak di antaranya didirikan oleh yayasan, tokoh masyarakat, atau lembaga keagamaan sebagai bentuk pengabdian sosial.
