Debat Capres 2024 sampai juga pada ronde terakhir dengan topik Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketanagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inkluasi.
Stunting menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat Capres pamungkas pada 04-02-2024 malam. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saling sahut adu pendapat, data, dan rencana program untuk mencegah dan menurunkan tingkat stunting di Indonesia.
Apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan era presiden Joko Widodo untuk menangani persoalan stunting ini?
Stunting memang menjadi salah satu masalah serius diberbagai Negara khsusnya Negara berkembang termasuk Indonesia. Target pemerintahan Jokowi dalam menangani permasalahan stunting di Indonesia yaitu menurunkan angka stunting hingga menjadi 14% pada tahun 2024, yang idealnya bisa tercapai pada tahun ini diakhir masa pemerintahannya.
Pada tahun 2017 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting dan 55% diantaranya berasal dari Asia. Berdasarkan data WHO Indonesia termasuk ke dalam Negara ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di ASEAN dibawah Negara Timor Leste dan India dengan angka 36,4% pada tahun 2017.
Perawakan pendek atau yang lebih dikenal dengan stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mayoritas disebabkan oleh masalah kurangnya asupan nutrisi. Menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO stunting adalah kondisi anak dibawah usia lima tahun yang memiliki perbandingan tinggi badan yang tidak sebanding dengan umurnya. Stunting atau kerdil menurut Kementrian Kesehatan RI adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.
Strategi Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Stunting
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan target angka stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Unuk mencapai target tersebut tentu perlu menggunakan strategi yang tepat, lalu bagimana strategi pemerintah untuk mencapai target tersebut?
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar terlebih dahulu fokus pada 10 Provinsi dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi. 10 Provinsi di Indonesia dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur 40,3%, Sulawesi Barat 40%, Kalimantan Tengah 39%, Nusa Tenggara Barat 37,2%, Kalimantan Barat 36,5%, Sulwesi Barat 36,4%, Sulawesi Tengah 36,1%, Aceh 35,7%, Sulawesi Selatan 34,8%, dan Kalimantan Selatan 34,2%.
Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) menyusun lima strategi untuk menurunkan angka stunting yang tertuang kedalam lima pilar, berikut lima pilar tersebut:
- Pilar pertama adalah program penurunan angka stunting merupakan komitmen dan visi kepemimpinan langkah dalam pilar pertama ini untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.
- Pliar kedua, strategi percepatan penurunan angka stunting merupakan kampanye Nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Melalui pilar kedua ini ditujukkan agar timbul kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting.
- Pilar ketiga, konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Pemerintah akan memerkuat koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah dan desa. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran program.
- Pilar keempat, strategi percepatan dan pencegahan angka stunting adalah ketahanan pangan dan gizi.
- Pilar kelima, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa apa yang dijalankan benar-benar berjalan sesuai apa yang telah direncanakan.
Kondisi Stunting di Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir
