Dilain pihak, bagi preman, oknum pegawai negeri, politisi dan swasta bahkan bukan hanya di Jakarta, cara-cara Ahok dianggap seperti virus. Mereka galau kenapa di Indonesia mesti ada pejabat seperti Ahok, mereka sangat kawatir virus itu menular dan menyebar keseluruh indonesia.
Ahok menyadari sebagai tenaga outsourcing tidak bisa selamanya ada di balaikota. Yang paling masuk akal dilakukan di waktu yang terbatas, hanya kerja cepat, reward bagi yang bisa bekerja & punishment kepada oknum birokrat dengan jurus pecat, pecat, pecat!.
Langkah Ahok membuat kebanyakan oknum birokrat yang tidak siap mental karena terbiasa bossy, santai, makan gaji buta, bekerja ala kadarnya, pungli, manipulasi dan korupsi menjadi shock. Tidak sedikit kemudian yang membelokkan isu dengan menyebarkan opini Ahok gubernur yang sangat arogan bermulut comberan.
“Jakarta emang punya loe, Hok?!”
Ahok menjawab kenapa seorang gubernur harus merasa Jakarta adalah miliknya. Sejalan dengan konsep kepemimpinan “Melu Handarbeni” artinya merasa ikut memiliki. Ahok mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan. Seorang pejabat disumpah mengemban amanah untuk mengelola dengan benar dan menjaga harta kekayaan negara seperti miliknya sendiri dengan taruhan nyawa untuk kemaslahatan bersama.
Ibu kota adalah pusat perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar berkantor pusat di Jakarta. Di luar APBD provinsi DKI, banyak wilayah abu-abu belum ada aturan baku dan sangat rentan penyelewangan. Seperti, jual beli kebijakan, pungli perizinan, lahan parkir, kontribusi pengusaha & pengembang.
- Uji Nyali Ahok, Kontribusi tambahan pengembang pulau reklamasi
Sosok Aguan pemilik Agung Sedayu bukan taipan terkaya, tapi Aguan adalah taipan yang paling berpengaruh di Indonesia. Bahkan nama Aguan seperti mitos yang sejajar dengan pemimpin Yakuza di Jepang atau Triad di Hongkong. Desas-desus eksistensi 9 naga, Aguan adalah urutan pertama.
Uji nyali Ahok bukan sekedar keberanian, tapi godaan uang kontribusi reklamasi yang begitu besar dan belum ada dasar hukum yang menetapkan besarannya.
Seandainya bukan Ahok gubernurnya, akan berfikir sejuta kali berseberangan dengan Aguan. Lebih logis kolusi dan menetapkan 5% saja kontribusi tambahannya. Kemudian minta Rp. 5 Trilyun untuk diri sendiri. Ngapain repot-repot minta 15% untuk DKI, bermusuhan dengan oknum politisi, pengembang, udah tidak dapat apa-apa malahan masih dapat bonus dicaci maki.
- Uji Nyali Ahok, Mengambil alih lahan parkir
Lahan parkir di Jakarta selama ini dikuasai preman-preman yang mendirikan perusahaan pengelola dibekingi oknum aparat. Banyak daerah yang tidak berhasil mengambil alih lahan parkir. Para pejabat terkait di intimidasi, Polisi tidak bisa memberi perlindungan dan pengawalan setiap hari.
Salah satu lahan parkir di Jakarta biasa setor ke pemprov sebesar Rp. 40an juta per bulan, begitu diambil alih Pemprov menggunakan parkir meter yang langsung masuk kas daerah, pendapatannya Rp. 40an juta sehari.
