Karena isu dwelling time saat itu begitu seksi mencuri perhatian publik serta di monitor langsung oleh Presiden, Buwas tidak mau kalah dengan langkah cepat yuniornya. Buwas berinisiatif menyelidiki terkait kasus dwellingtime dari sisi Pelindo II sebagai operator/otoritas bongkar muat kontainer. Yang dibidik adalah pengadaan crane di Pelindo II.
Bak aksi cowboy yang akan beraksi menumpas kejahatan, Bareskrim mengajak serta hampir semua media, melakukan penggerebekan di kantor Pelindo II dengan senjata lengkap. Jika dilihat hasil penyidikan ternyata tersangkanya hanya pejabat yang bertanggungjawab di pengadaan, mestinya tidak tepat di tangani oleh Bareskrim. Ibarat membunuh lalat menggunakan meriam. Harusnya cukup ditangani Polres Tanjung priok yang mempunyai wewenang lokasi kejadian perkara.
Hingga saat ini tidak ada kejelasan dan tindak lanjut kasus tersebut. Dan apakah yang dilakukan Buwas tersebut secara signifikan memangkas/mempengaruhi waktu dwelling time seperti yang diinginkan Presiden atau sekedar panggung bagi Buwas.
Aksi Buwas membuat persepsi publik bahwa Pelindo II adalah penyebab utama masalah dwelling time. Hal ini dibantah oleh Mantan Ketua Administrasi Pelabuhan (Adpel) dan Direktur Utama Perum Pelabuhan II Tanjung Priok, Sabirin Saiman. "Sebetulnya tidak ada kaitannya dwelling time dengan kecepatan bongkar-muat atau transportasi ini yang perlu di-clear-kan, supaya masyarakat tidak keliru," ujar Sabirin di Warung Daun, Minggu, 12 September 2015 (disini).
Rizal Ramli
Sebagai Menko yang membidangi Kementrian Maritim dan Perhubungan mendapat tugas khusus dari Presiden untuk membenahi dwelling time. Menko RR bersama kementrian terkait membentuk task force dengan target dwelling time hanya 4 hari saja. Jurus-jurus yang ideal untuk memangkas dwelling time-pun diwacanakan oleh Pak RR, antara lain:
- Menaikkan biaya denda kelebihan waktu tunggu.
- Meminimalkan barang yang masuk jalur merah.
- Membuat buffer zone, alias tempat penumpukan barang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya yang terkait dengan karantina Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pertanian, atau bahan peledak.
- Yang akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan adalah pulau yang ada di kawasan Kepulauan Seribu. Untuk yang bahan berbahaya, misalnya, pihaknya akan menyiapkan Pulau Damar yang jaraknya agak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok.
- Membangun jalur kereta barang yang langsung menuju ke pelabuhan.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk membantu administrasi barang.
- Memangkas perizinan.
- Memberantas praktik mafia.
Misi RR, Buwas & Masinton Pasaribu?
Entah, apakah suatu kebetulan? kok ada kesamaan target antara Buwas, Masinton Pasaribu dan Menko RR. Kepretan pertama RR adalah justru Pelindo II sebagai otoritas bongkar muat kontainer bukan pembenahan di Kementrian Lembaga. Menko RR menuding PT Pelindo II sebagai pihak yang paling diuntungkan lamanya waktu tunggu bongkar muat. Semakin lama, semakin Pelindo diuntungkan. (disini)
Untuk hambatan infrastruktur dan kemacetan di Pelabuhan menurut RR disebabkan Kereta Api tidak bisa masuk ke pelabuhan. Kata RR, Pelindo dan PT KAI selalu berantem terkait penolakan railway di pelabuhan Pelindo. RR akan tegas jika ada penolakan akan di”kepret”.
Kemudian ditindak lanjuti dengan sidak lapangan terminal petikemas di dampingi Masinton Pasaribu Komisi 3 DPRRI Pansus Pelindo II dengan mengebor secara simbolis beton yang menutupi railway di pelabuhan (disini).
