Semenjak itu, pemerintah kolonial giat menerbitkan buku berbahasa Sunda untuk menjadi bahan bacaan para murid di Sekolah Desa.
Kegiatan penerbitan buku berbahasa Sunda semakin intensif ketika pemerintah mendirikan Balai Pustaka. Tidak hanya buku berbahasa Sunda, buku berbahasa ibu yang lain, yakni Jawa pun diterbitkan.
Upaya ini sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai upaya pemberadaban rakyat jajahannya melalui bidang literasi.
Apalagi di Belanda, kala itu, kaum liberal sedang giat-giatnya mengupayakan balas budi kepada wilayah jajahan yang nantinya akan melahirkan kebijakan Politik Etis.
Menilik secara historis seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat harus lebih berhasil dalam upaya pengadaan buku-buku berbahasa Sunda di masyarakat.
Hal ini bisa dimulai terlebih dahulu melalui sekolah dasar, di mana para murid mulai belajar mengeja, membaca, dan menulis. Jika ditanamkan sedari dini, mereka akan mulai terbiasa menggunakan bahasa ibunya.
Di tingkat sekolah menengah pertama, para murid mulai dikenalkan pada karya sastra Sunda. Guru mata pelajaran muatan lokal setiap minggunya menugaskan kepada mereka untuk membaca minimal satu karya sastra Sunda baik itu novel maupun antologi cerpen.
Hal ini akan mengasah nalar mereka untuk berpikir secara kritis dan sistematis. Sehingga ketika di tingkat sekolah menengah atas, mereka akan dapat menghasilkan suatu karya sastra Sunda.
Cara mengapresiasi karya mereka salah satunya melalui ajang perlombaan yang diadakan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Dari sana para penulis karya sastra Sunda akan termotivasi untuk tetap berkarya. Sangat disayangkan apabila semangat untuk berkarya tinggi namun minim apresiasi dari masyarakat.
Selain permasalahan pengadaan buku, penulis pun melihat ada masalah lain dalam penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu di Jawa Barat. Yakni, masalah mental berbahasa.
Para orang tua terkadang tidak mau berbicara dalam bahasa Sunda kepada anaknya. Mereka beranggapan bahasa Sunda itu cenderung rumit dengan adanya undak-usuk basa.
