Gejolak Aksi Kemanusiaan dalam Belenggu Covid-19

Vivi Alfahira*

Manusia adalah makhluk unik karena akal budi dan kemauan kerasnya. Rasa ingin tahu itu tidak tetap sepanjang zaman, manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang. Rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat dipuaskan dalam arti apabila suatu masalah dapat dipecahkan, maka akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahan masalahnya.

Selama pandemi, saya lebih banyak menghabiskan waktu berada di depan layar handphone bnyak informasi yang kontroversi, berbagai kritikan dan saran untuk pemerintah di media sosial. Perbedaan perspektif adalah hal yang lumrah, karna setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda, proses analisis yg berbeda sehingga kesimpulan yang dihasilkan berbeda pula.
Sayapun terdiam , merefleksikan diri dan merenung. Bnyaknya perspektif membuat sayapun kebinggungan untuk menerima informasi.

Dunia tengah dilanda pandemi yang saat ini telah menyebar ke 213 negara dan wilayah. Virus corona yang lazim di sebut juga Covid-19 adalah virus yang penularannya terbilang sangat cepat dengan dampak yang di timbulkan salah satunya beresiko pada kematian, namun tidak menutup kemungkinan penyakit ini pula bisa di sembuhkan.

Worldometer mencatat angka infeksi per hari mencapai 3.496.707, dengan jumlah meninggal dunia 244.870 , sembuh 1.126.134.  Update kasus Corona di Indonesia, Rabu 20 Mei 2020,
Berdasarkan data yang dirilis Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Achmad Yurianto, Di Indonesia 19.189 Positif, 4.575 Sembuh, 1.242 Meninggal.

Covid-19 yang mengalihkan perhatian. Menurut WHO Penularan virus ini pun sangat mudah dan begitu cepat sehingga  mengharuskan pemerintah mengambil langkah antisipasi ekstra tinggi, salah satunya meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti contohnya melakukan program Psysical Distancing atau menjaga jarak, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular.

Argumentasi yang di lontarkan Presiden Jokowi Widodo pada Maret lalu dan di Tegaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dengan mengeluarkan Himbauan berupa Surat Edaran nomor 440/1972/B.um.UM.2020. Surat Edaran Himbauan terkait Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dari Himbauan yang dikeluarkan Pemerintah mengakibatkan dampak di segala sendi kehidupan , salah satunya sektor sosial ekonomi yang paling terasa. Upaya Pemerintah untuk memberlakukan Karantina wilayah dan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) adalah sebuah dilematis ketika meresponnya karena antara keselamatan  dan kebutuhan hidup tidak dapat dipisahkan.

Fenomena dari dampak Kebijakan Pemerintah beberapa orang harus kehilangan pekerjaan  (PHK) dan sebagian orang terpaksa harus dirumahkan.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, Total jumlah perusahaan yang Merumahkan Pekerja dan PHK sebanyak 74.430 perusahaan dengan jumlah pekerja atau tenaga kerja sebanyak 1.200.031 orang selama masa pandemi.
Belum lagi berita yang tersebar adanya masyarakat yang meninggal akibat menahan lapar karena tidak adanya pemasukan akibat pandemi virus corona.

Karena Covid-19 adalah bencana nasional, Pemerintah seharusnya bertanggung jawab akan dampak dari pandemi ini. Saya Menganggap Respon Pemerintah tidak serius dalam penanganan Covid-19, terlihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan menemui kontraversi, Bantuan sosial yang di sediakan pemerintah tidak merata dan tidak tepat sasaran. Pemerintah lebih sibuk membangun Perekonomian Negara. Kapitalisme lebih eksis disaat pandemi. Saat wabah mengancam jiwa ternyata UU Minerba lebih mendapat perhatian. RUU Minerba disahkan yang hanya menguntung segelintir orang dalam hal ini elit pengusaha, kenaikan BPJS disituasi pandemi dapat mencekik rakyat. Rakyat telah menolak kesana kesini atas kebijakan tersebut tapi pemerintah sebagai representatif telah berkhianat kepada masyarakat dikarenakan kebijakan yang di anggap tidak pro terhadap rakyat tetap dilanggengkan. Atas problem yg muncul selama pandemi, Negara seharusnya membawa solusi, tetapi pemerintah hanya memanfaatkan situasi demi kepentingan oligarki. Permasalahan bertubi tubi yang dirasakan rakyat dan kemerosotan demokrasi Di Indonesia.

Melihat berita di media, terdapat dua sisi Masyarakat yang dimana menerapkan sosialisme dan kapitalisme dalam hal ini lebih peka terhadap sesama atau mencari aman dan untung sendiri.