Mohon tunggu...
Raja Media
Raja Media Mohon Tunggu... Jurnalis

Melihat Banten Dengan Jernih

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Buruh Tercekik, Disnaker Kabupaten Tangerang Hura-Hura: Kritik Rp523 Juta Perjalanan Dinas Luar Kota

17 September 2025   09:51 Diperbarui: 17 September 2025   09:51 20
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Ari Sudrajat, Aktivis Muda pendiri Benteng Rakyat Tangerang (BENTANG)/dokpri

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan. Di tengah kondisi buruh dan pencari kerja yang kian sulit, instansi ini justru tercatat menggelontorkan anggaran Rp523 juta hanya untuk perjalanan dinas luar kota.

Angka fantastis ini memantik pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya Disnaker bekerja, untuk rakyat pekerja atau untuk kenyamanan pejabatnya?

Situasi buruh di Kabupaten Tangerang masih jauh dari kata sejahtera. Masalah upah murah, sulitnya akses pelatihan kerja, hingga minimnya kesempatan penempatan kerja masih jadi keluhan klasik yang tak kunjung terjawab.

Namun alih-alih memperkuat program yang menyentuh langsung kebutuhan pekerja, anggaran justru digelontorkan besar-besaran untuk akomodasi, tiket, dan fasilitas perjalanan pejabat.

Perjalanan dinas memang bisa dibenarkan sebagai kebutuhan birokrasi. Tetapi, setengah miliar lebih hanya untuk jalan-jalan pejabat jelas bentuk kemewahan yang kontras dengan kenyataan rakyat di lapangan.

Buruh harus berhemat, sementara pejabat Disnaker bisa menikmati fasilitas perjalanan dari APBD. Kontradiksi ini semakin menegaskan jarak antara birokrasi dan rakyat pekerja yang semestinya mereka lindungi.

Penggunaan APBD harus berpihak pada kepentingan publik. Rp523 juta bisa dialokasikan untuk beasiswa pelatihan keterampilan, program penempatan kerja, atau dukungan penguatan serikat pekerja.

Tapi semua itu terpinggirkan oleh mentalitas birokrat yang masih lebih nyaman "melancong" ketimbang bekerja serius mengatasi problem pengangguran dan ketenagakerjaan.

Sudah saatnya DPRD dan publik menuntut transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap pola belanja seperti ini. Kritik ini bukan sekadar soal nominal, tetapi tentang arah kebijakan: apakah uang rakyat digunakan untuk buruh dan rakyat kecil, atau sekadar jadi tiket hura-hura pejabat.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka Disnaker akan semakin kehilangan legitimasinya di mata publik. Buruh tercekik dalam realitas pahit, sementara pejabatnya berfoya-foya di jalanan.

Penulis: Ari Sudrajat Aktivis Muda pendiri Benteng Rakyat Tangerang (BENTANG)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun