Politisasi Utang dan Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 sudah sebentar lagi. Ada banyak isu yang terus dikembangkan oleh para elit politik untuk memenangkan kepentingannya. 

Isu "Partai Setan vs Partai Allah" sampai "Koalisi Beijing vs Koalisi Mekkah" dihembuskan. Yang paling utama adalah masalah utang negara dan pembangunan infrastruktur. Utang negara yang kian terus meningkat menjadi bahan utama kubu oposisi untuk menyerang Pemerintah. Bahkan sampai berani memprediksi bahwa tahun 2030 Indonesia akan bubar lantaran utang yang cukup banyak.

Masalah ini pun mendapat tanggapan langsung dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Dari laman sosial medianya pada tanggal 23 Maret 2018 dengan judul "Mempermasalahkan Utang" dirinya menjelaskan Utang Negara yang telah dipolitisasi oleh banyak elit politik dari pihak oposisi. 

Di sana beliau menuliskan "Perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. Dikatakan luar biasa dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan ikut membicarakannya".

Seperti dilansir pada laman Katadata.co.id utang luar negeri Indonesia tercatat US$ 355,9 atau setara Rp. 4.997 triliun per April 2018. Jumlahnya menurun 8,8 % dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$ 358,7 miliar atau sekitar Rp. 5.043 triliun.

Bank Indonesia (BI) mencatat, rasio utang tersebut stabil di kisaran 34,8 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski secara tahunan jumlah utang tersebut naik 7,6 % dibanding periode sama tahun lalu.

Yang perlu kembali diingat adalah, pada tahun 2013 Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terburuk di Asia dan nomor dua di dunia setelah Argentina dan Peso.

Dalam Jurnal "Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penenaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi" yang dituliskan oleh Abdul Malik dan Denny Kurnia, dijelaskan bahwa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah turut berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan baru bagi pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan yang berasal dari luar negeri ini dapat berupa investasi asing dan utang luar negeri.

Dijelaskan lebih lanjut, masuknya modal asing mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. 

Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran indsutrialisasi dan modernisasi. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu Pemerintah Indonesia dalam menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipakai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut John Maynard Keynes dalam "Wirtscharf und Soziale Demokratie" yang ditulis Simon Vautt dkk yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Ekonomi dan Sosial Demokrasi" oleh Dr. Ivan A. Hadar, dalam masalah kesulitan ekonomi, negara harus mengintervensi pasar, dan menaikkan permintaan lewat pengambilan utang dan peningkatan belanja.