Masa kampanye pemilu telah dimulai sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Kandidat sudah boleh wara-wiri, sowan sana-sini. Di lapangan terbuka dan tertutup. Di provinsi paling ujung barat hingga ujung timur.Â
Di setiap pergerakan itu ada penyelenggara yang mengawasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Dari kota hingga pelosok desa dan kepulauan.
*
Pukul sembilan pagi, Faisal, adik saya bergegas keluar rumah dengan terburu-buru. Panggilan dari depan rumah mengagetkan dirinya saat sarapan pagi.Â
Tanpa pamit, ia keluar dengan setelan baju hitam berlogo Bawaslu dan menenteng serta sebuah map.
Di luar, salah satu rekannya, Ketua Panwaslu sudah stand by di atas sepeda motor butut penjajal segala medan. Mereka berdua berboncengan dan menuju desa sebelah. Hari ini ada sosialisasi tentang netralitas ASN di sebuah sekolah.
Tugas yang sudah dijalankan hampir dua bulan belakangan ini terbilang intens dilakukan. Sosialisasi berbagai tahapan sesuai dengan regulasi harus terus diberikan ke masyarakat agar hadir pendidikan politik yang bersih.
Sebagai anggota Panwaslu Kecamatan (panwascam), Faisal sendiri terus belajar memahami setiap regulasi kepemiluan sebagai fondasi dan pemahaman menjalankan tupoksinya.
Sebab, menurut Faisal, tantangan terbesar dalam tahapan pemilu ialah pelanggaran pemilu. Baik oleh peserta pemilu, masyarakat hingga ASN. Apalagi Maluku Utara adalah juara tak netralnya ASN dalam Politik.
Guna meminimalisasi potensi pelanggaran, maka ia dan tiga rekannya terus melakukan sosialisasi secara berkala dan intens.Â
Masyarakat harus tahu ihwal kepemiluan dan larangan-larangannya agar mencapai kesuksesan pada pemilu 2024 mendatang.
Sosialisasi program bagi petugas seperti mereka di tingkat kecamatan tentu selalu ada tantangan. Utamanya akses jalan dari desa ke desa. Di mana di lokasinya, Makian Pulau, yang menjadi wilayah tugasnya tak memiliki jalan aspal sehingga mereka harus kuat fisik menjajal jalan desa hasil urunan warga. Selebihnya menjajal jalanan tanah.Â
Jika bertemu kali mati, perbatasan antara desa satu dari mereka harus turun agar sepeda motor bisa menanjak. Jika desa yang dikunjungi dekat, jalan kaki adalah solusi.
Tantangan berikutnya ialah ketika mereka harus menuju ke ibu kota kabupaten atas undangan Bawaslu Kabupaten untuk menghadiri berbagai kegiatan seperti apel siaga, pelatihan dll. Sebab mereka harus melakukan perjalanan jauh.
Faisal biasanya ke Ternate terlebih dahulu dengan speed boat selama 3-4 jam. Lalu berangkat lagi malam hari menaiki kapal lebih besar menuju Bacan. ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan.
Semakin kesini saya melihat aktivitasnya bolak balik ke ibu kota kabupaten intens dilakukan.
Secara teknis dalam bentuk sosialisasi, lemahnya akses jaringan internet membuat sosialisasi via media sosial tak terjangkau. Padahal menurutnya, media sosial bisa menjadi salah satu wadah yang efektif dalam melakukan sosialisasi.
Betapa pun tantangan tersebut dihadapi, tetapi bagi Faisal dan rekan-rekan itu bukanlah halangan. Sebab sudah menjadi tantangan dan tugas mereka utamanya mengawal pemilu 2024 yang jujur adil serta mampu menekan angka pelanggaran.Â
Apa yang dihadapi Faisal juga dihadapi Yasir. Junior saya di kampus dulu. Wilayahnya berada di kepulauan dan kadang harus menyeberang menuju pulau-pulau yang masuk kecamatannya.
Dalam diskusi singkat yang saya bangun, ia membeberkan bahwa tugasnya sebagai mereka sebagai Panwascam di Kepulauan Joronga Kabupaten Halsel ialah melakukan koordinasi, imbauan netralitas, utamanya ASN dan instansi pemerintah, koordinasi dengan PPK, pencoklitan setiap desa, sosialisasi pemilu data pemilih pemilu hingga tentu menindaklanjuti imbauan Bawaslu RI, provinsi, kabupaten untuk penurunan APK/APS.
Sama dengan Faisal, Yasir juga mengakui bahwa tantangan mereka masih seputar dukungan infrastruktur seperti ketersediaan jaringan hingga listrik. Sebagai kecamatan di kepulauan yang masalah-masalah ini sudah menjadi hal lumrah.
Akibat lemahnya jaringan maka kadang mereka kewalahan melakukan monitoring ke tingkat desa yang berada beda pulau dengan kantor.
Dan jika Faisal menggunakan sepeda motor untuk mencapai masyarakat di desa lain, maka Yasir tidak. Mereka biasa menggunakan speed boat, sampan atau katinting.
Namun kendala yang paling besar ialah ketersediaan BBM. Di wilayahnya BBM sangat langkah. Sebab semua sumber BBM harus diperoleh dulu dari ibu kota Kabupaten dan BBM itu bakal diangkut ke pulau.
Yasir mengakui semua kerja-kerja mereka tergantung pada ketersediaan barang satu ini. Sebab begitu krusialnya untuk diperoleh.Â
Harga yang dipasarkan pun terbilang cukup mahal di mana BBM jenis Minyak Tanah dibanderol dengan harga 15 ribu per liter. Bahkan bisa sampai 20 per liter.
Kendala lainnya ialah ketika menuju di mana speed boat yang melayani rute pulau mereka ke pulau Bacan hanya tiga kali sehari. Namun baginya itu bukan bagian terberat. Dan bukan tantangan berarti. Sebab sudah menjadi bagian dari kehidupan yang mereka jalani.
Tantangan paling berat ialah menyatukan masyarakat yang terkotak-kotak akibat politik baik pilkades maupun pilkada terdahulu.Â
Sebuah kondisi yang memang masih terjadi di Maluku Utara. Ketika demokrasi setingkat desa bisa mempengaruhi tatanan kehidupan sosial di desa. Apalagi ranah paling besar yakni pilkada. Dan itu biasanya membekas hingga periode ke periode.
Dia pun mengakui begitu sangat sulit awalnya. Meski sekarang usaha dan kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Masyarakat berangsur memahami bentuk kepemiluan yang semestinya tidak melekatkan konflik di dalamnya.
Tugas sebagai penyelenggara merupakan bagian dari penegakan demokrasi yang jujur dan adil. Lewat merekalah jalannya proses demokrasi dapat dikawal dengan semestinya sesuai tupoksi dan tanggung jawab yang diemban.Â
Maka sudah sepantasnya kita juga turut bersama-sama membantu kerja-kerja para penyelenggara yang sebentar lagi menghadapi tahun politik yang panjang.
(Sukur dofu-dofu)
