Walaupun sudah ada rekomendasi namun hak progeratif namun keputusan itu berubah tergantung sejauh mana tendensi dan tekanan elit politik
Dalam proses ini, sebelum nama-nama keluar sebagai Pj. Kepala Daerah, lobi-lobi dimainkan. Orang yang berkepentingan biasanya menggunakan jaringannya untuk memuluskan langkah agar dapat merebut posisi tersebut.
Tukar guling kepentingan pasti menjadi komitmen utama. Sehingga jaringan elit inilah; biasanya elit partai, yang memaninkan peran penting agar lolos.
Poin penting ialah perburuan jabatan Pj lantaran dapat menjadi lahan garapan potensial. Apalagi daerah itu daerah dengan pertumbuhan produksi yang baik. Satu setengah tahun saja sudah cukup buat isi kantonf.
Jabatan Pj juga menjadi tolak ukur dari komitmen pengawalan politik Pilpres, Pilkada, dan Legislatif. Utamanya menjadi bagian penting dari startegi partai guna mengamankan basis dan membuka basis suara. Juga beberapa keuntungan-keuntungan lainnya.
Sehingga perebutan kekuasaan itu cukup menarik mengingat banyak kepentingn yang terbawa. Apapun itu, bagi saya, praktek yang demikian bisa jadi sangat tendesisus. Namun politik lagi-lagi punya mainan dan cara tersendiri.Â
Harapannya tentu saja, mekanisme ini harus diperkuat tanpa harus melibatkan kepentingan-kepentingan yang menabrak aturan. Sukur dofu-dofu.
