Dukungan yang diberikan rakyat melalui partai dan pejabat publik tersebut bersifat imperatif yaitu wajib dengan sendirinya. Partai dan pejabat publik memiliki keharusan untuk memperjuangan aspirasi pendukungnya. Rakyat sebagai pemilik hak politik, sosial, dan ekonomi berhak untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik yang secara langsung didukung rakyat.
Pejabat publik yang duduk dalam kekuasaan itu harus menjamin kekuasaan yang diemban diselenggarakan menurut Konstitusi dan UU, dengan tetap mempertanggungjawabkan kekuasaannya itu kepada rakyat melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris. Huntington menyebut ini sabagai akuntabilitas publik yang merupakan salah satu dari parameter terwujudnya demokrasi, disamping adanya pemilihan umum, rotasi kekuasaan dan rekrutmen secara terbuka.
Pejabat publik yang telah terpilih harus menyadari bahwa dirinya dapat menjadi pejabat karena adanya dukungan rakyat yang secara imperatif harus menggunakan kekuasaannya sebesar-besarnya untuk rakyat.
Disisi lain, rakyat sebagai pendukung pejabat publik harus juga mempertanggungjawabkan pilihannya dengan terus mengingatkan dan mengkritik pejabat yang telah ia pilih sebagai bentuk pengawasan atas pilihannya itu. Bila pengawasan ini tidak dilakukan maka yang akan terjadi ialah lahirnya tirani mayoritas dimana aspirasi minoritas diabaikan.
Dalam demokrasi, menjadikan kekuatan politik mayoritas dalam mengambil keputusan sebuah hal yang lazim sepanjang hal tersebut sesuai dengan kehendak umum. Sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat maka akan berdampak luas bagi seluruh rakyat.
Inilah alasan mengapa rakyat harus bertanggung jawab terhadap pilihan politiknya. Pejabat publik yang telah dipilih yang duduk dalam pemerintahan, kebijakannya akan berdampak luas baik bagi yang memilih maupun bagi yang tidak memilih pejabat itu. Begitulah demokrasi, hasil dari sebuah demokrasi berlaku bagi seluruh rakyat, terlepas dari apakah rakyat tersebut memilih pemimpinnya atau tidak.
Ataupun cakap atau tidaknya pemimpin itu dalam memerintah, semua rakyat akan merasakan dampak baik atau buruknya dari kepemimpinan itu, tanpa terkecuali.
Â
Ofis Ricardo, S.H.,M.H.
DIREKTUR EKSEKUTIF WELFARE STATE INDONESIA
Â
