Pengawasan Lemah, Regulasi Mandul
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas galian C sangat lemah. Meskipun ada aturan ketat terkait izin lingkungan, pengangkutan, dan pengelolaan dampak, semua itu seperti tak berlaku di wilayah ini. Keberadaan aktivitas galian yang merusak terus berlangsung tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang.
Beberapa LSM lingkungan di Lebak pun angkat suara. Mereka menilai pemerintah setempat terkesan tutup mata. "Ini bukan lagi masalah kecil. Dampaknya sudah meluas. Kalau tidak segera dihentikan, ke depan yang menanggung adalah generasi Lebak sendiri," kata salah satu aktivis lingkungan yang tergabung dalam Forum Siaga Galian Banten (SIGAB).
Tuntutan Masyarakat: Hentikan Eksploitasi Serampangan
Desakan kepada pemerintah untuk menertibkan aktivitas galian C semakin menguat. Warga meminta agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera melakukan tindakan tegas, mulai dari evaluasi izin hingga penertiban truk-truk yang melanggar aturan.
Namun, hingga kini, aktivitas galian tetap berjalan seperti biasa. Truk-truk besar terus melintas tanpa memperdulikan keselamatan warga, seolah Lebak adalah 'ladang emas' bagi segelintir orang yang rakus, dan menjadi 'neraka' bagi masyarakat sekitar yang setiap hari harus menghirup debu dan berjibaku dengan jalan rusak.
Pertanyaan Besar: Sampai Kapan Dibiarkan?
Fenomena galian C di Lebak, khususnya di Curug Bitung, telah menjadi potret nyata bagaimana kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali mengorbankan kepentingan lingkungan dan keselamatan warga.
Pertanyaannya, sampai kapan praktek ini akan dibiarkan? Dan, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
