Kekuasaan dan Politik

Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Apa perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan? Bagaimana pembaca melihat perspektif politik di era sekarang?

Kekuasaan selama ini sering dianggap sebagai kata yang kotor. Lebih mudah bagi sebagian kita untuk berbicara tentang uang ketimbang tentang kekuasaan. Dimana mereka yang mencoba untuk tidak kelihatan sedang mengejar-ngejarnya, mereka juga yang pandai mendapatkannya akan merahasiakan cara untuk memenangkannya. Kekuasaan selama ini sering dianggap sebagai kata yang kotor. Lebih mudah bagi sebagian kita untuk berbicara tentang uang ketimbang tentang kekuasaan. 

Dimana mereka yang mencoba untuk tidak kelihatan sedang mengejar-ngejarnya, mereka juga yang pandai mendapatkannya akan merahasiakan cara untuk memenangkannya. Untuk mempelajari bagaimana kekuasaaan bekerja dalam organisasi, maka kita harus menggunakan pengetahuan kita untuk membantu menjadi seorang manajer yang lebih efektif. 

Kekuasaan (power) mengacu pada kemampuan yang dimiliki Atasan untuk mempengaruhi perilaku Karyawan sehingga Karyawan bertindak sesuai dengan keinginan Atasan, dimana artinya ini merupakan sebuah potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi. 

Seseorang yang bisa saja memiliki kekuasaan tetapi tidak menjalankannya. Barang kali aspek terpenting dari kekuasaan adalah bahwa hal ini merupakan fungsi ketergantungan. Ketergantungan (dependency) disini yang dimaksud adalah hubungan Karyawan dengan Atasan, ketika Atasan memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Karyawan.

Para pemimpin menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok. Para pemimpin mencapai tujuan dan kekuasaan adalah sarana untuk memudahkan usaha mereka tersebut. Adapun perbedaan dari istilah tersebut adalah kekuasaan tidak mensyaratkan kesesuaian tujuan; hanya ketergantungan, sebaliknya kepemimpinan mensyaratkan keserasian antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Perbedaan keduanya berkaitan dengan arah dan pengaruh. Dimana kepemimpinan berfokus pada pengaruh ke bawah kepada para pengikutnya. Kepemimpinan meminimalkan pola-pola pengaruh ke samping dan ke atas tetapi kekuasaan tidak demikian.

Landasan Kekuasaan

Landasan kekuasaan memiliki dua bagian yaitu kekuasaan umum dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal atau biasa disebut kekuasaan umum didasarkan pada posisi seorang individu dalam sebuah organisasi. Dimana kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberi imbalan atau dari wewenang formal. 

Kekuasaan ini terdiri dari kekuasaan koersif (coercive power) yang merupakan landasan kekuasaan rasa takut. Seperti seseorang memberikan reaksinya terhadap kekuasaan ini karena rasa takut terhadap akibat-akibat negatif yang mungkin terjadi jika ia tidak patuh. Kekuasaan ini mengandalkan ancaman, sanksi fisik yang menimbulkan rasa sakit, frustasi dan pengendalian paksa terhadap kebutuhan dasar fisiologis atau keamanan. 

Selanjutnya ada kekuasaan imbalan (reward power) merupakan kepatuhan yang dicapai berdasarkan kemampuan dalam memberikan imbalan yang dipandang bernilai oleh orang lain dan ada juga kekuasaan legitimasi (legitimate power) yang merupakan kekuasaan yang diterima oleh seseorang karena posisinya dalam hierarki formal sebuah organisasi. 

Selain kekuasaan formal landasan kekuasaan memiliki kekuasaan pribadi dimana kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang berasal dari karakteristik individual mereka yang unik seperi kekuasaan karena keahlian (expert power) yang merupakan pengaruh berdasarkan keterampilan atau pengetahuan khusus yang berorientasi pada teknologi. Selanjutnya ada kekuasaan rujukan (referent power) yang merupakan pengaruh yang didasarkan pada kepemilikan sumber daya atau sifat-sifat pribadi yang menyenangkan diri seseorang.

Landasan Kekuasaan Manakah Yang Paling Efektif?

Dari tiga landasan kekuasaan formal dan dua landasan kekuasaan pribadi yang paling efektif untuk dimiliki adalah kekuasaan yang bersifat pribadi, dimana kekuasaan ini merupakan keahlian maupun rujukan secara positif yang berkaitan dengan kepuasan karyawan terhadap penyeliaan, komitmen keorganisasian mereka dan kinerja mereka. 

Adapun beberapa macam taktik kekuasaan yang berpengaruh dalam bertindak antara lain seperti legitimasi, persuasi rasional, seruan inspirasional, konsultasi, tukar pendapat, seruan pribadi, menyenangkan orang lain, menggunakan rayuan, pujian atau perilaku bersahabat sebelum membuat permintaan, tekanan dan koalisi.

Kekuasaan Dalam Kelompok: Koalisi

Koalisi (coalition) merupakan suatu kelompok yang diikatkan bersama dengan sebuah isu yang diperjuangkan bersama pula. Adapun cara untuk mendapatkan pengaruh adalah dengan menjadi pemegang kekuasaan. Karena itu, orang-orang yang meninginkan pengaruh adalah dengan menjadi pemegang kekuasaan. Karena itu orang-orang yang menginginkan kekuasaan akan berupaya membangun landasan kekuasaan pribadi. Tetapi dalam banyak contoh hal ini mungkin sulit, berisiko, mahal atau bahkan mustahil. 

Bila demikian upaya akan dilakuakan untuk membentuk koalisi dari dua atau lebih "orang diluar kekuasaan" yang bersatu dan dapat menggabungkan sumber-sumber daya mereka guna meningkatkan kekuasaaan. Koalisi dikatakan dapat berhasil terdiri atas anggota-anggota yang sifatnya cair dan bisa terbentuk secara cepat, dapat menjangkau isu yang menjadi sasaran mereka dan cepat pula bubarnya.

Adapun prediksi yang bisa dibuat mengenai pembentukan koalisi antara lain koalisi dalam organisasi sering kali berupaya memperbesar ukuran mereka sampai maksimal. Dimana dalam teori ilmu politik koalisi bekerja secara lain dengan cara mereka mencoba meminimalkan ukuran. Mereka akan puas dengan ukuran yang secukupnya asalkan dapat menjalankan kekuasaan yang diperlukan guna mencapai sasaran mereka. 

Ini berarti memperluas koalisi untuk sebanyak mungkin menampung kepentingan sebanyak mungkin dan prediksi selanjutnya dimana koalisi bisa tercipta bilamana terdapat banyak ketergantungan tugas dan sumber daya dan yang trakhir pembentukan koalisi akan dipengaruhi oleh tugas- tugas aktual yang dijalankan oleh para pekerja, artinya semakin rutin tugas sebuah kelompok maka semakin besar kemungkinann akan terbentuk koalisi.

Pelecehan Seksual: Ketidakseimbangan Kekuasaan Di Tempat Kerja

Pelecehan seksual juga dapat menyebabkan kehancuran sebuah organisasi, tetapi tindakan ini sebenarnya dapat dihindari. Peran seorang manajer dalam mencegah pelecehan seksual sangat penting. Adapun beberapa cara agar para manajer dapat melindungi diri meraka sendiri dan karyawan mereka dari pelecehan seksual seperti memastikan adanya sebuah kebijakan yang dengan tepat mendefinisikan hal- hal yang merupakan pelecehan seksual, yang memberitahu karyawan bahwa mereka dapat dipecat karena melakukan pelecehan seksual semacam itu kepada karyawan lain dan yang menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan, meyakinkan para karyawan bahwa mereka tidak akan menghadapi balasan jika mereka menyampaikan keluhan mereka, menyelidiki setiap keluhan dan ikut sertakan divisi legal dan sumber daya manusia di perusahaan, memastikan bahwa pelakunya terkena sanksi atau diberhentikan dan mengadakan seminar internal untuk membangkitkan kesadaran karyawan akan isu-isu seputar pelecehan seksual.

Kesimpulannya adalah bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk melindungi karyawan mereka dari lingkungan kerja yang tak menyenangkan, tetapi mereka juga perlu melindungi diri mereka sendiri.

Perilaku Politik

Perilaku politik (political behavior) merupakan kegitan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi tetapi yang mempengaruhi atau berusaha memengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku ini mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang. Selain itu, definisi ini mencakup berbagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria atau proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengann "distribusi keuntungan dan kerugian didalam organisasi".

Politik juga memiliki dua perbedaan antar lain politik yang sah (legitimate political behavior) yang mengacu pada politik sehari-hari yang sifatnya normal dan politik yang tidak sah (illegitimate political behavior) merupakan perilaku politik berat yang menyimpang dari aturan main telah ditentukan.

Realitas Politik

Politik merupakan sebuah kenyataan hidup dalam organisasi. Organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan nilai, tujuan dan kepentingan yang berbeda- beda. Fakta ini mengandung potensi timbulnya konflik untuk memperebutkan sumber daya. Dimana sumber daya yang dimiliki organisasi juga memiliki batasan, sehingga potensi konflik berubah menjadi konflik nyata. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi melimpah maka semua konstituen yang beragam dalam organisasi dapat memenuhi kebutuhannya.

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap berperilaku politik seperti faktor individu yang sifatnya berdasarkan kepribadian tertentu, kebutuhan dan beberapa faktor lain yang dapat dikaitkan dengan perilaku politik seseorang serta faktor organisasi yang merupakan kegiatan politik yang kiranya lebih merupakan fungsi karakteristik organisasi ketimbang fungsi variabel perbedaan individu.

Bagaimana pembaca melihat perspektif politik di era sekarang?

Adapun temuan yang dipaparkan oleh Tim Survei Ahli LIPI yang lakukan pada bulan April tahun 2020 ada empat aspek yang dilihat yaitu pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Terkait aspek kondisi politik, ada tiga temuan penting yang perlu digarisbawahi dari hasil survei ini. Pertama kebebasan sipil berada dalam kondisi baik, kedua di antara beberapa lembaga demokrasi, partai politik (parpol), kepolisian, dan DPR dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja buruk sedangkan KPK, TNI, dan Presiden dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja terbaik ketiga berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih dan kinerja penyelenggara pemilu serta tata kelola penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang paling menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sedangkan pada aspek ekonomi diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik, namun tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat masih perlu diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan faktor ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ternyata masih menjadi faktor yang cukup dominan berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia.

Sementara itu terkait pada aspek sosial budaya keadaan yang menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat Indonesia seperti terjadi sebagian besar karena adanya perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi. Selain masih terdapat kesenjangan sosial dan sikap intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga dinilai cukup tinggi dan pada aspek pertanahanan keamanan di Indonesia dianggap sudah efektif , tetapi peningkatan kualitas personel masih perlu untuk diprioritaskan sebagai upaya memutakhirkan sistem pertahanan nasional.

Jika ingin membuat segala sesuatu terlaksana dalam sebuah organisasi ataupun kelompok, ada baiknya seseorang harus memiliki kekuasaan dahulu. Dimana sebagai seorang manajer yang ingin memaksimalkan kekuasaan, Anda nantinya perlu meningkatkan ketergantungan orang lain kepada Anda. Sementara Anda berusaha memaksimalkan ketergantungan orang lain kepada Anda, Anda harus berusaha meminimalkan ketergantungan Anda kepada orang lain.

Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Manajemen FEB USU Angkatan Genap 2020/2021.  

Terima kasih atas bimbingan yang diberikan dosen Program Studi Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Elisabet Siahaan,SE., M.Ec.