Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyoroti potensi konektivitas pembayaran ASEAN dalam era digital dalam 2 High-Level Seminar (HLS) yang diselenggarakan oleh BI sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN. Dalam seminar bertajuk "From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era" dan "Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion", Gubernur Perry menekankan pentingnya digitalisasi untuk memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia dalam hal konektivitas pembayaran lintas batas.
Dalam sambutannya di HLS pertama mengenai sistem pembayaran, Gubernur Perry menyoroti kerangka integrasi digital ASEAN yang dapat mempercepat digitalisasi negara-negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara. Untuk mencapai hal ini, Gubernur Perry menyampaikan 3 kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN dan mengatasi risiko yang terkait. Pertama, melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut partisipasi negara-negara ASEAN lainnya. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, terutama terhadap aset kripto. Ketiga, mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan mengembangkan infrastruktur pendukungnya.
Digitalisasi pembayaran juga memiliki hubungan erat dengan inklusi keuangan, terutama dalam konteks UMKM. Pada HLS kedua yang membahas inklusi keuangan, Gubernur Perry menyampaikan beberapa kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan di ASEAN. Pertama, mengembangkan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan, termasuk dengan memberikan insentif kepada UMKM agar dapat mengakses sektor keuangan. Kedua, pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran. Ketiga, penguatan penggunaan data untuk mendukung inovasi pembukaan akses keuangan, seperti credit scoring. Dan keempat, memperkuat literasi keuangan dan perlindungan konsumen.
Gubernur Perry menekankan bahwa ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia akan terus mendorong diskusi dan upaya konkret untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dalam hal ini, pengalaman Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya tersebut.
Dalam diskusi panel pertama mengenai sistem pembayaran, para panelis antara lain Asisten Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB), Rupert Thorne, dan Managing Director GoPay, Budi Gandasoebroto. Mereka membahas perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan strategi penting untuk mendorong pembayaran lintas batas serta memperkuat kerja sama RPC. Selaras dengan itu, implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dan pemantauan terhadap aset kripto juga menjadi fokus dalam diskusi tersebut.
Diskusi panel kedua, yang berkaitan dengan inklusi keuangan, dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Gubernur Bank Sentral ng Pilipina, Felipe M. Medalla, dan Direktur World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. Mereka membahas upaya meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan pelaku usaha jasa keuangan dan perusahaan fintech, dengan tetap memperhatikan aspek governance, risiko, dan compliance. Strategi inovatif juga menjadi salah satu kunci penting dalam upaya tersebut, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi digital dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, World Bank dapat memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas kepada negara anggota, khususnya di kawasan ASEAN.
Gubernur Perry Warjiyo menekankan bahwa melalui digitalisasi, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam konektivitas pembayaran lintas batas. Dengan kerjasama antarnegara, pembangunan infrastruktur yang kuat, dan pengaturan yang tepat, ASEAN dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendorong perkembangan sistem pembayaran dan inklusi keuangan di ASEAN, serta memastikan adanya kerangka kebijakan dan pengawasan yang memadai untuk menghadapi perubahan dan risiko dalam era digital ini.
