     Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat untuk mengeksekusi hukuman terhadap narapidana, tetapi juga sebagai lembaga rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana agar dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat setelah masa pidananya berakhir. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan manajemen pemasyarakatan yang profesional dan berdaya saing. Manajemen pemasyarakatan yang profesional berarti mengelola lembaga pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pengelolaan operasional yang efisien. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi secara optimal dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada narapidana serta memenuhi tuntutan masyarakat akan keamanan dan ketertiban.
      Namun, sayangnya masih banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih belum mampu menciptakan manajemen yang profesional dan berdaya saing. Banyak lembaga pemasyarakatan yang masih mengalami berbagai masalah, seperti kelebihan kapasitas, kekurangan sumber daya manusia dan keuangan, serta kondisi yang tidak sehat bagi narapidana. Contoh nyata dari masalah tersebut dapat dilihat dari situasi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Lembaga tersebut dianggap sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan terburuk di Indonesia, dengan kelebihan kapasitas mencapai lebih dari 200%. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang juga sering dikritik karena kondisinya yang tidak sehat, serta kekerasan dan tindakan diskriminatif yang terjadi di dalamnya.
      Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya untuk menciptakan manajemen pemasyarakatan yang profesional dan berdaya saing. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:
- Memperkuat Pengelolaan Sumber Daya Manusia
      Sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan. Sebagai aset terpenting, seleksi dan perekrutan staf yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Lembaga pemasyarakatan harus menerapkan sistem yang transparan dan objektif dalam proses seleksi dan perekrutan staf agar hanya orang yang berkualitas dan berkompeten yang diterima. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Lembaga pemasyarakatan harus membuka program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang kompeten dalam bidang tersebut.
      Contoh nyata dari implementasi upaya pengelolaan sumber daya manusia yang berhasil di lembaga pemasyarakatan adalah di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Lembaga tersebut telah membuka program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf, seperti pelatihan pengelolaan risiko, manajemen keuangan, dan manajemen keamanan. Program-program pelatihan tersebut membantu meningkatkan kualitas dan kompetensi staf dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin juga menerapkan sistem pengelolaan kinerja yang baik dan memberikan penghargaan bagi staf yang berprestasi. Dalam rangka menciptakan lembaga pemasyarakatan yang profesional dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Menerapkan sistem seleksi dan perekrutan staf yang tepat, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pengelolaan kinerja dan penghargaan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas staf dan meningkatkan efektivitas operasional lembaga pemasyarakatan. Melalui implementasi praktik terbaik seperti yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, diharapkan dapat tercipta lembaga pemasyarakatan yang profesional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.keamanan.
- Meningkatkan Kualitas Layanan
      Layanan yang berkualitas akan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan narapidana, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di lembaga pemasyarakatan, seperti memberikan pelayanan medis yang memadai, mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan akses yang lebih luas ke fasilitas rekreasi dan olahraga. Contoh dari lembaga pemasyarakatan yang telah berhasil meningkatkan kualitas layanan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Lembaga tersebut telah mengimplementasikan berbagai program rehabilitasi yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan, seperti program literasi dan pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram juga menawarkan fasilitas olahraga dan rekreasi yang lengkap, seperti kolam renang, lapangan basket, dan taman bermain.
- Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi
      Teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu; cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan; serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemasyarakatan. Beberapa teknologi yang dapat digunakan antara lain sistem informasi manajemen, sistem keamanan pintu masuk, dan sistem monitoring dan evaluasi. Contoh dari penggunaan teknologi di lembaga pemasyarakatan adalah di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Kelas IIA Medaeng. Lembaga tersebut telah menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola data dan informasi terkait narapidana, staf, dan operasional lembaga. Sistem tersebut memungkinkan staf untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan data secara lebih efisien dan akurat.
- Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat
      Masyarakat dapat berperan penting dalam membantu menciptakan lembaga pemasyarakatan yang berdaya saing dan profesional. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mengawasi dan memberikan masukan terkait operasional lembaga, serta memberikan dukungan dalam program rehabilitasi. Contoh dari lembaga pemasyarakatan yang berhasil membangun keterlibatan masyarakat adalah di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Palembang. Lembaga tersebut telah melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan dan workshop untuk masyarakat terkait rehabilitasi narkoba, dan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar.
      Menciptakan lembaga pemasyarakatan yang berdaya saing dan profesional adalah suatu kebutuhan yang mendesak untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Pengelolaan yang profesional dan berdaya saing dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi masalah operasional. Beberapa contoh praktik yang sukses dapat dijadikan referensi untuk menciptakan lembaga pemasyarakatan yang lebih baik di Indonesia. Namun, penciptaan lembaga pemasyarakatan yang profesional dan berdaya saing memerlukan komitmen yang kuat dan konsisten dari semua pihak, termasuk pemerintah, staf lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat luas.
