Ada perkembangan yang layak diapresiasi terhadap penanganan wabah covid19 ini. Di satu sisi pernah ditemukan adanya ambulance yang dilempar batu oleh penduduk akibat hoaks yang menyatakan bunyi sirine hanya untuk menakut-nakuti dan tidak ada pasien di dalamnya.
Di sisi lain, tumbuh kesadaran meningkat di kalangan masyarakat atas kesiagaan terhadap wabah covid19. Sebagian warga membentuk pusat informasi dan saling bertukar informasi dari sekitar serta saling mendukung untuk terus disiplin protokol, saling berdoa untuk sehat, dan sebagainya.
Hal yang sama terjadi di Puskesmas sebagai sentral informasi grass roots pasien covid19.
Ada puskesmas yang respon cepat terhadap penanganan pasien, ada juga yang masih agak lambat. Satgas Covid19 di tingkat Kabupaten/Kota perlu memonitor lebih cermat cepat dan akurat.
Kecepatan ini diperlukan manakala informasi pasien covid19 disebarluaskan ke pihak RT/RW, maka begitu dinyatakan sehat sembuh negatif dari covid19 maka juga perlu dengan cepat didistribusikan.
Dan jika Surat Keterangan Sehat tidak cepat didistribusikan, maka di tingkat akar rumput, informasi dapat diolah dengan bias (salah sangka) sehingga data pasien sembuh masih "digantung" seakan-akan masih sakit sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi keluarga pasien, atau pun tetangga yang menduga pasien masih positif.
Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap ini?
Tentu saja Tim Satgas Covid19 yang bisa jadi melibatkan sebagian pengurus RT/RW secara personal.
Alhamdulillah saya tinggal di Gresik yang sejauh ini aman dan kejadian tidak seluarbiasa dibandingkan dengan daerah lain.
Meskipun berdasarkan informasi, sebagian orang tetap ada juga sedang mengalami isolasi mandiri karena positif.
Untuk meningkatkan kecepatan layanan Puskesmas sebagai garda terdepan penanganan covid19, saya menyarankan 3 langkah sebagai berikut yakni sensitivitas terhadap kecepatan, ketersediaan data digital, dan reward punishment.
Penjelasan singkat berikut ini.
1). Semua petugas ditingkatkan sensitivitasnya terhadap kecepatan layanan informasi.
Khususnya jika pasien sudah sembuh sehat, maka para pihak (stakeholder) perlu segera ditembusi dengan surat resmi sehingga informasi kesembuhan ini dapat memotivasi masyarakat yang lain bahwa pasien sembuh sehat dengan cepat.
Jika informasi malahan digantung alias terlambat, maka akan timbul prasangka sosial di mana pasien dianggap belum sembuh dan tetap dianggap positif.
2) Ketersediaan data digital.
Puskesmas perlu dilengkapi data berbasis digital, sehingga informasi dapat diupdate secepat mungkin.
Jika diperlukan adanya petugas khusus yang IT minded, maka sangat disarankan untuk menyediakan operator IT yang bertugas khusus mengupdate pasien sehat sembuh as soon as possible.
Seperti Surat Tanda Sembuh dari Puskesmas, idealnya tidak perlu diantar karena ada risiko malah kontak fisik.
Mengapa tidak dikirim lewat email yang bisa dikoordinasikan lewat Puskesmas setempat. Optimalisasi share data lewat whatsapp juga dapat dilakukan.
Masalah pasti timbul ketika email puskesmas tidak valid atau malah tidak ada yang menjadi operator harian.
Salut bagi puskesmas yang sudah melakukan, dan Satgas perlu cek ricek tentang layanan digital ini sehingga puskesmas yang masih jadul alias tidak IT-friendly, maka perlu diadakan pelatihan dan penyediaan fasilitas digital yang memadai.
Akibat masih banyaknya data manual Keterangan Sehat, timbul sindikat kejahatan isian data yang sampai mencuat di berita berikut;
3) Reward dan punishment.
Hadiah bagi petugas yang quick response, dan hukuman bagi petugas yang lambat dalam melayani informasi terkait covid19 ini. Tersebab negara dalam kondisi genting akibat wabah ini, maka diperlukan semua unsur aparatur negara yang paham terhadap tugas fungsi pokok dan tanggung jawab profesionalitasnya.
Petugas yang lelah dalam bekerja, sangat antusias dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka negara juga perlu memberikan penghargaan yang memadai.
Teriring doa semoga pandemi segera berakhir dan kehidupan normal semakin baik. (27.07.2021-Endepe)
