Tetapi, jauh sebelum tragedi terjadi, sebetulnya ada yang menjadi faktor utama pemberlakuan jabatan Presiden seumur hidup. Yakni Chaerul Saleh, yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPRS. Chaerul Saleh secara langsung mengutarakan dan membujuk Soekarno agar menerima tawaran yang diusulkannya.
Hal ini diterangkan oleh AM Hanafie dalam, "Menggugat; Kudeta Jend. Soeharto dari Gestapu ke Supersemar". Dimana upaya Chaerul Saleh ini dijelaskan melalui mekanisme sidang MPRS di Bandung, pada 22 Mei 1963. Melalui Kol. Suhardiman dari TNI yang anti komunis, memberi pandangan betapa konflik sosial yang terjadi kala itu berlatar dari pertentangan ideologi.
Pun demikian dengan Chaerul Saleh, yang melihat PKI telah berdiri sebagai rival TNI dengan posisi saling berhadapan. Maka, atas dasar itulah, Soekarno akhirnya mau memenuhi saran tersebut guna mengantisipasi pertumpahan darah. Walau awalnya menolak dengan tegas, tetapi kondisi perpolitikanlah yang akhirnya membuat Soekarno menerima jabatan tersebut.
PKI kala itu memang tengah jaya, bahkan di Jakarta menduduki peringkat kedua, diatas PNI dan NU. Para tokoh Angkatan 45 pun memberi dukungan yang sama terhadap Presiden, untuk menempati jabatannya seumur hidup. Kekuatan politik PKI hanya dapat ditundukkan oleh Soekarno selaku Presiden, pun dengan TNI, dengan harapan sebagai peredam konflik.
Maka, melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS Tahun 1963, Presiden Soekarno pun ditetapkan sebagai Presiden Seumur Hidup. Inilah kiranya yang menjadi kontroversial hingga kini. Lantaran keputusan tersebut dianggap telah menyalahi UUD 1945. Sebagai Negara demokrasi dan tidak mengenal istilah pejabat Presiden dapat diangkat seumur hidup.
Namun, hal krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu memang demikian adanya. Bahkan Presiden berupaya untuk menyatukan segala golongan dengan ideologi berbeda melalui Nasakom. Dengan ragam pertentangan sosial dan politik yang terjadi hingga di lingkup terkecil pada masyarakat.
Wajar jika kemudian hari Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai diktator. Lantaran semua kebijakan Negara terpusat pada seorang pemimpin, yang kala itu dianggap dekat dengan PKI. Walau usai terjadinya peristiwa September 1965, Presiden Soekarno mengutuk aksi dari para kolaborator peristiwa tersebut.
Kiranya demikian, alasan dibalik jabatan Presiden seumur hidup pada masa Orde Lama. Semua tentu memiliki latar belakangnya, dan tidak sekalipun atas inisiatif sendiri dari Soekarno, yang memang memegang teguh prinsip-prinsip berdemokrasi. Salam damai, terima kasih.
