Kita bisa saja bertanya entah bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) begitu banyak memperoleh aduan. Untuk rentang Januari-September 2018 saja, LPSK sudah menerima 1.091 permohonan perlindungan. Kasus terbanyak yang diadukan pun tak main-main, yakni berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran HAM berat (data: Republika, 10/10/2018).
Ada 273 permohonan perlindungan untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat, 224 untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, 114 untuk tindak pidana korupsi, 103 untuk tindak pidana terorisme, serta  88 permohonan untuk tindak pidana perdagangan manusia.
Belum lagi terdapat 26 permohonan untuk tindak pidana pencucian uang, 15 untuk tindak pidana penyiksaan, serta 4 untuk tindak pidana penganiayaan berat dan 1 untuk tindak pidana narkotika. Lalu 243 sisa permohonan lainnya, berasal dari tindak pidana umum.
 Walau demikian, Selama periode yang sama pula, LPSK memberikan layanan perlindungan kepada 2.748 orang terlindung, termasuk di antaranya terlindung yang perlindungannya berlanjut dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, terlindung terbanyak berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran HAM berat sebanyak 1.540 terlindung, tindak pidana perdagangan manusia 294 terlindung dan kekerasan seksual 335 terlindung. Adapun dari tindak pidana korupsi 191 terlindung, terorisme 113 terlindung, penyiksaan 25 terlindung dan sisanya sebanyak 250 terlindung dari tindak pidana umum lainnya.
Dari sana, kita mengenal dua istilah yang santer terdengar, yakni whistle blower dan justice collaborator. Mengenai definisi keduanya, kita rujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Dalam SEMA tersebut, whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan manusia, maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir. Berbagai tindak pidana tersebutlah yang menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.
Dua istilah ini, whistle blower dan justice collaborator bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Salah satu acuannya yakni Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Pada ayat (2) pasal tersebut, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
Sementara ayat (3) pasal tersebut, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009.
Memang pada umumnya whistle blower dan justice collaborator memperoleh hak yang berbeda. Whistle blower atau saksi pelapor itu tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.
Pernah dilakukan penyamaan visi dan misi mengenai whistle blower dan justice collaborator ini. Adanya Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Maka terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi whistle blower dan justice collaborator. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.
 Untuk memudahkan memahaminya, kita bisa rujuk pada poster di bawah ini:
10 tahun sudah lembaga profesional ini berjalan. Merupakan rentang waktu yang panjang bagi LPSK mengemban amanat, tugas dan wewenang dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Adalah hal sulit kiranya bila LPSK bekerja tanpa dukungan pihak lain.
LPSK, kendati merupakan sebuah liga yang mandiri, namun dalam mengemban tugasnya tak lepas dari peranan mitra yang ada. Sebut saja Komisi III DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Termasuk pula organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Bahkan, lembaga hukum dan peradilan lainnya adalah mitra yang niscaya dimiliki oleh LPSK. Lembaga-lembaga tersebutlah yang menjadi bagian tak terelakkan dalam supervisi LPSK perlindungan saksi dan korban.
Di sisi lain, di samping kemitraan pada lembaga-lembaga formal, LPSK juga sangat diharapkan memiliki keterbukaan pada publik. Angka 1.091 permohonan perlindungan dan 2.748 orang terlindung yang telah dicapai LPSK dalam 3 quartal di tahun ini menjadi sebuah pembuktian bahwa LPSK bukanlah lembaga yang sulit diakses. Kita punya hotline layanan aduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menghubungi 148 via saluran telepon.
Di samping itu, agaknya LPSK sadar bahwa semakin banyak kanal yang dapat dimanfaatkan demi keterhubungannya dengan publik. Penulis sendiri, tak jarang mengetahui perkembangan dan langkah-langkah dari kinerja LPSK melalui laman media Instagram @infolpsk. Menarik, sebab di sana kita seakan diajak mengenal secara dekat LPSK. Tak jarang, LPSK secara terbuka meminta kritik, saran, pendapat, bahkan menyajikan ruang diskusi perihal perlindungan saksi dan korban dalam berbagai kasus.
LPSK kini tengah berada dalam proses Seleksi Calon Pimpinan LPSK periode 2018-2023. Kita berharap calon-calon pimpinan, siapapun yang terpilih nanti hendaknya dapat memenuhi dan mempertahankan bentuk ideal lembaga ini. Mulai dari membangun public trust dan tidak enggan untuk meminta perlindungan pada lembaga ini. Pimpinan yang baru juga kita harapkan dapat menjaga dan makin mempererat kemitraan antar lembaga.
Di samping itu, perkembangan teknologi dan saluran komunikasi yang kian bervariasi diharapkan dapat dimanfaatkan demi menjaga keterhubungan antara LPSK dan publik secara luas.
Semoga.
