Perubahan lingkungan strategis dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan terjadi pandemic covid-19 telah menyebabkan perubahan besar dalam perekonomian nasional. Perusahaan besar dan usaha skala menengah banyak yang menghentikan operasinya. Dampaknya, jutaan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Lebih seratus ribu pekerja migran juga telah dipulangkan. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kenaikan angka pengangguran mencapai 3,7 juta akibat pandemic ini.
Permasalahan lain yang dihadapi sector ketenagakerjaan adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM). Lebih dari lima puluh juta angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan lulusan SMA sebesar 25,78 juta, SMP 24,74 juta, SMK 16,92 juta, Diploma 3,92 juta, serta S1, S2, dan S3 14,22 juta. Minimnya tingkat pendidikan ini, menjadi salah satu kendala dalam mengakses peluang pasar kerja.
Menurut informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebenarnya telah membuat sejumlah terobosan dalam upaya memperbaiki kondisi ini. Program pelatihan dan penempatan kerja diintegrasikan dengan Pusat Pelayanan Pasar Kerja. Kemudian redesign dan rebranding Balai Latihan Kerja (BLK). Pengembangan Talenta Muda dilakukan melalui program tenaga kerja mandiri maupun tenaga kerja sukarela yang diarahkan sebagai hero-hero penciptaan lapangan kerja masa depan.
Program berbagai Kementerian
Melalui kegiatan Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pendampingan oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Kementerian Ketenagakerjaan telah menfasilitasi dan mendorong perluasan kesempatan kerja. Sasaran utama dari program-program tersebut adalah kelompok masyarakat yang termasuk kategori pengangguran dan setengah pengangguran serta tenaga kerja dan pelaku usaha yang terdampak pandemic covid-19 ini. Selain di Kemnaker, program padat karya juga dilaksanakan beberapa kementerian lain.
Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ada program padat karya rehabilitasi karang sebagaimana yang dilaksanakan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang, Makassar. Pembuatan media transplantasi karang diserahkan seluruhnya kepada anggota kelompok "Web Spider" dan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) "Kapoposang Sejahtera" yang berjumlah 25 orang. Biaya satuan media transplantasi Rp 100.000, sehingga masyarakat akan memperoleh sepuluh juta rupiah untuk pembuatan 100 media transplantasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mempunyai program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil dan sederhana yang melibatkan ba Di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), program padat karya telah dilakukan di beberapa daerah guna menumbuhkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani yang bermuara pada memacu pertumbuhan perekonomian.nyak anggota masyarakat atau warga setempat. Program-program tersebut meliputi bidang-bidang sumberdaya air, infrastruktur jalan dan jembatam, perumahan serta yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya. Dari target penyerapan 638.990 tenaga kerja, tercapai hampir seratus persen pada bulan Desember 2020. Â
Kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki program padat karya sector transportasi yang terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur anggaran 2021 program padat karya menjadi prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi kegiatan ini akan dilakukan dalam pemeliharaan serta pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.
Di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), program padat karya juga dilakukan guna menumbuhkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani di beberapa daerah. Contohnya, kegiatan perbaikan jaringan irigasi di Provinsi Lampung dengan melibatkan para petani sehingga memberikan pendapatan tambahan berupa upah.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaksanakan pula gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA) pada 13 destinasi wisata di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Melalui pola padat karya, para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif diberdayakan dalam menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan masyarakat di destinasi wisata untuk menghadapi kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pascapandemi Covid-19. Sebagai bagian dari Sapta Pesona, Program BISA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke destinasi wisata di sana.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga dilakukan melalui kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKM) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di 34 provinsi. Selain mengatasi degradasi mangrove, kegiatan ini juga mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Di Kabupaten Brebes, penanaman mangrove oleh masyarakat Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari berlangsung pada lahan seluas 140 Hektar. Menurut informasi, kegiatan ini melibatkan enam kelompok masyarakat, dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 25.382 HOK.
Investasi padat karya
Meskipun berhasil menyerap banyak tenaga kerja dalam jangka pendek, namun kegiatan-kegiatan tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja secara permanen. Kegiatan pembangunan atau perbaikan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut memang masih bersifat temporer dan jangka pendek. Langkah Kemnaker mengarahkan kegiatan padat karya agar menghasilkan infrastruktur yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif patut diapresiasi.
Selain merupakan kegiatan yang menjadi program reguler, juga ada padat karya dalam skema penanganan dampak pandemic covid-19 dan skema jaringan pengaman social (JPS). Padat karya sendiri sesungguhnya juga merupakan sebuah pendekatan dalam proses produksi sebagai antithesis dari mekanisasi yang menggunakan pendekatan padat modal. Dalam perspektif ketenagakerjaan, uang atau modal yang masuk melalui investasi pada suatu usaha atau kegiatan produktif akan bermakna bila diiringi dengan penyerapan banyak tenaga kerja.
Pengembangan kewirausahaan sebuah langkah untuk merangsang perluasan kesempatan kerja. Suatu bangsa harus mempunyai banyak pengusaha atau wirausahawan jika ingin maju. Menurut informasi, rasio wirausahawan memang sudah mencapai 3,1 persen dari total populasi penduduk, melampaui standar internasional sebesar 2 persen. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlahnya lebih dari delapan juta jiwa. Namun angka itu masih jauh lebih rendah dari negara tetangga. Singapura sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen.
Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri. Sumber daya dan kegiatannya ditentukan sendiri oleh pelaku usaha atau wirausahawan itu. Mulai jenis produk, cara produksi, maupun pola operasi dan pemasaran serta pengeloaan permodalan. Prinsipnya, kegiatan wirausaha bertujuan menghasilkan suatu nilai tambah. nilai lebih tinggi daripada sebelum diolah. Daya kreasi dan inovasi tinggi serta keberanian dalam mengambil keputusan dan risiko merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan atau entrepreneur.
Menurut informasi, Kemnaker juga telah melakukan inovasi cipta kerja dengan melakukan desain ulang program kewirausahaan. Selain usaha riil yang berorientasi ekonomi, bisa pula ditumbuhkan kewirausahaan social yang sekaligus berperspektif ekologis dalam rangka mengurangi resiko terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan yang banyak terjadi awal tahun ini. Melalui kolaborasi dengan KLHK, KKP, Kemnetan dan beberapa K/L lain yang terkait, Kemnaker dapat mendorong pengelolaan kawasan hutan secara padat karya.
Rehabilitasi maupun konservasi kawasan hutan bisa disinergikan dengan upaya perluasan kesempatan kerja. Selain mengurangi pengangguran, akan membantu keberlanjutan pembangunan berbagai sector pada jangka panjang. Target mempertahankan tutupa pada luas 45-46 juta ha hutan primer serta hutan yang memiliki Indeks Jasa Lingkungan Tinggi pada luas minimal 65 juta Ha bisa dilakukan melalui budidaya tanaman di bawah tegakan. Melalui mekanisme ini, masyarakat bisa tetap memperoleh manfaat ekonomi dari ada kawasan hutan.
Pola padat karya juga bisa dibangun melalui ikatan kemitraan, misalnya yang berjalan antara sejumlah perusahaan pengelola aplikasi jasa transportasi online dengan pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang digunakan. Kemajuan teknologi informasi era revoluasi industry 4.0. ini, setidak-tidaknya telah menyediakan katup pengaman ketika banyak usaha yang tidak bisa beroperasi optimal pada masa pandemi ini.***
