Efektifkah?
Pertanyaannya, apakah rencana ini efektif? Adakah instrumen fiskal lain yang lebih efektif dan tidak membebani penerimaan negara?
Menurutnya perlu ada terobosan pajak karbon sebagai cukai dengan skema tax feebate atau tax rebate. Dengan skema ini, cukai karbon dipungut dari kendaraan yang tak mampu memenuhi standar karbon dan kemudian diberikan sebagai insentif bagi kendaraan rendah karbon sesuai level gram karbondioksida per kilometer (grCO2/km).
"Kendaraan dengan grCO2/km melebihi standar, setiap kelebihan dikalikan dengan cukai karbon yang dihitung sama dengan harga teknologi untuk menurunkan CO2. Ia harus dibayarkan sebagai cukai karbon dan jadi bagian dari biaya produksi kendaraan. Sebaliknya, bagi kendaraan di bawah standar, setiap penurunan akan dikalikan dengan harga teknologi untuk menurunkan CO2. Hasilnya diberikan sebagai insentif," terang dia.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, skema yang ideal untuk mengurangi emisi karbon kendaraan bermotor adalah dengan mengenakan cukai atas kendaraan bermotor. Cukai dinilai sebagai instrumen yang tepat karena karakteristik objek cukai antara lain konsumsinya harus dibatasi atau dikendalikan dan memiliki dampak negatif.
Skemanya adalah semakin rendah emisi karbon maka cukai semakin rendah (cukai sejumlah tertentu, baik spesifik maupun ad valorem (pembebanan pajak impor menurut nilai, tidak menurut timbangan, ukuran, atau satuan) atas grCo2/km dan sebaliknya.
"Pengenaan cukai atas emisi karbon ini sering disebut "double dividend" karena selain mendatangkan tambahan penerimaan negara, juga mendorong kelestarian lingkungan," jelasnya.
Acuan:
Perluasan insentif PPnBM kendaraan akankah efektif tekan emisi karbon?
Pemberian insentif terhadap pengurangan emisi karbon jadi tren global
Insentif pajak kini mengacu mobil rendah emisi bukan kapasitas mesin
