Indonesia Harus Mengacu Pada Garis Kemiskinan Dunia

World Bank pada tanggal 26 Oktober 2017 merilis garis kemiskinan baru (new poverty line) untuk lower middle income countiries seperti Indonesia, yaitu pengeluaran sebesar US$ 1.9 atau Rp 27.455 per kapita per hari (kurs Rp 14450 per dollar AS) untuk extreme poverty line. 

Artinya, penduduk Indonesia yang pengeluarannya lebih kecil Rp 27.455 per kapita per hari disebut sebagai orang yang sangat miskin; dan pengeluaran sebesar US$ 3.20 atau Rp 46.240 per kapita per hari untuk poverty line. Ini artinya penduduk Indonesia yang pengeluarannya lebih kecil Rp 46.240  per kapita per hari disebut sebagai orang miskin.  

Indonesia sebagai bagian komunitas dunia dalam penanggulangan kemiskinan, maka selayaknya garis kemiskinan standar Indonesia harus mengacu pada garis kemiskinan baru yang menjadi kesepakatan dunia (World Bank)

Garis kemiskinan yang dirilis BPS dan digunakan BPS sampai saat ini adalah pengeluaran sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan atau Rp 13.374 per hari per kapita. Besaran garis kemiskinan berubah sesuai dengan perkembangan inflasi.  Kalau inflasi terjaga stabil maka garis kemiskinan tidak banyak mengalami perubahan. 

Ada persoalan standar kemiskinan yang dibuat oleh BPS utamanya kebutuhan pangan berdasarkan kebutuhan fisik minimum yang diukur oleh kebutuhan gizi atau kalori setelah itu dikonversi ke dalam kuantitas lalu dikonversi ke dalam harga atau nilai.  Padahal kenyataannya pangan yang dibeli oleh masyarakat di pasar bukan berdasarkan kalori tapi berdasarkan kuantitas.  Mana mungkin masyarakat mau membeli daging ayam bilang di pasar mau beli sekian kalori?.  Ini artinya standar garis kemiskinan yang dibuat BPS tidak workable di pasar.  Akan membuat misleading (salah paham).  Inilah yang membuat garis kemiskinan di Indonesia sangat kecil jauh di atas standar dunia. 

Dengan menggunkan garis kemiskinan baru yang dibuat oleh World Bank, maka jumlah oarng miskin di Indonesia bisa lebih dari 50% seperti yang dikatakan Prabowo.

Jadi yang dikatakan Prabowo memiliki dasar yang kuat dengan mengacu garis kemiskinan dunia karena Indonesia sebagai bagian kumunitas dunia dalam penanggulanagan kemiskinan.  Jangan laporkan jumlah penduduk Indonesia yang miskin di bawah 10% di forum dunia, nanti diketawain oleh dunia. 

Sebagai catatan akhir, kemampuan pemerintahan Jokowi dalam mengentaskan penduduk miskin masih lebih rendah dibanding  pemerintahan SBY seperti yang disajikan dalam artikel saya sebelumnya yang membahas tentang kemiskinan dan inflasi.

Apa yang dikatakan Prabowo dan SBY tentang perlunya perhatian pemerintah terhadap penduduk miskin di Indonesia harusnya pihak istana merespon hal tersebut secara positif dengan mencari akar permasalahannya dan cara penanggulannya.  

Nizwar Syafaat, Ekonom dan  Pengamat Kebijakan Publik.