Pengaruh Program E-Government Dalam Mengatasi Kesenjangan Digital Sebagai Langkah Pemberdayaan Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0

PENDAHULUAN 

Pembangunan sosial dipandang sebagai satu konsep dan pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Istilah "Pembangunan Sosial" telah menjadi tema besar dalam pembangunan manusia menjelang Word Summit for Social Development pada Mac 1995 di Copenhagen. 

Pembangunan sosial sebagai komitmen untuk meletakan "manusia sebagai pusat perhatian pembangunan dan kerjasama internasional" dengan tujuan untuk memenuhi keperluan sosial sebagai bagian integral untuk stabilitas nasional dan Intemasional yang lebih besar (Boer & Koekkoek 1994; Midgley 1994, Macarov 1995). 

Dalam pembangunan sosial berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi digital. Apalagi di Era Revolusi Industri 4,0 semua pembangunan sosial begitu bergantung dengan kemajuan teknologi digital baik dalam tahap persiapan sampai tahap akhir dari pembangunan itu sendiri. 

Selain itu Media digital atau komunikasi digital ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam proses dan hasil interaksi sosial, ekonomi, politik, serta budaya, sehingga seakan tidak ada lagi batas jarak, ruang dan waktu, bisa kapan saja dan dimana saja dapat berinteraksi, mendapatkan serta memberikan informasi selama media dan aksesnya tersedia. 

Namun perkembangan tersebut tidak menjamin terbentuknya kesetaraan akses dan pemerolehan informasi bagi semua lapisan masyarakat, hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan digital atau sering disebut gap. Kesenjangan digital adalah sebuah bentuk ketidakmerataan akses dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 inilah yang membawa dampak yang cukup signifikan terasa terutama pada institusi pengelola dan penyedia informasi, yaitu Electronic Government. 

E-Government sebagai mana salah satu fungsinya sebagai institusi penyedia sumber informasi yang mudah diakses, cepat dan tepat oleh masyarakat harus menangkap peluang dan benar-benar memainkan perannya serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi buntuk meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat. 

Walaupun masih menjadi pertanyaan mengapa di era revolusi industri 4.0 masih saja terjadi kesenjangan digital, tapi ternyata hal ini memang tidak dapat dihindari begitu saja dan inilah momentum E-Government untuk menjawab pertanyaan sekaligus membuktikan perannya dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan. 

Disinilah peranan E-Government sebagai penyedia informasi benar-benar dapat memainkan perannya dan mengimplementasikan seluruh sumber daya dan tenaga yang dimiliki untuk dapat mengurangi kesenjangan digital di era revolusi industri 4.0 ini. Dirasa menyedihkan memang di saat kita sudah beranjak ke revolusi industri 4.0 akan tetapi masih saja terdapat beberapa kelompok masyarakat yang merasakan kesenjangan digital. 

Peranan E-Government sangatlah besar dampak pengaruhnya bagi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat terutama pada kalangan yang masih merasakan kesenjangan digital. E-Government merupakan salah satu sarana untuk mengakses informasi sesuai yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang menyebutkan terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; yaitu:

1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
2. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Contoh dari penerapan e-gov adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu dengan sistem daring (online). Dengan demikian penting dan menarik untuk membahas tentang bagaimana pembangunan di era digital untuk mengatasi kesenjangan digital melalui e-Government dalam pemberdayaan.

BAGIAN TEMUAN 

a. Revolusi Industri 4.0 

Pengertian Revolusi Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. 

Termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), Komputasi awan dan komputasi kognitif. konselir Jerman, Angela Merkel (2014) berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprenhensif dari kesuluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industry konvensional. 

Menurut Herman dkk (2015) mengatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah era industri digital dimana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time dimana saja kapan saja dengan pemanfaatan IT (teknologi informasi) berupa internet dan CPS, IoT dan IoS guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. 

Dalam literasi lain, juga dijelaskan bahwasannya revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu istilah yang dipakai dalam era dimana era tersebut memiliki ciri khusus berupa terjadinya pemanfaatan teknologi digitalisasi dan juga kecerdasan buatan secara kuat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga dengan aspek pendidikan. 

Dalam suatu jurnal juga dijelaskan di dalamnya bahwa Hoyles dan Lagrange menegaskan bahwasannya teknologi digital ini merupakan suatu hal yang mampu menawarkan daya tarik yang luar biasa dalam pembelajaran terkait efektifitas dan efisiensi sistem pendidikan di dunia. 

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu era perubahan dari berbagai sektor kehidupan yang ditandai oleh adanya perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi yang mempercepat tersebarnya suatu informasi atau lebih dikenal dengan istilah era digitalisasi.

Keuntungan dan kelebihan Revolusi Industri 4.0 Perubahan Teknologi selalu membawa dua dampak bagi manusia yaitu positif dan negatif, kerugian dan keuntungan yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 berikut ini:

keuntungan penerapan model Industri 4.0 adalah sebagai berikut:

• Revolusi Industri 4.0 mempunyai potensi memberdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi.
• Mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam kegiatan perindustrian.
• Data dan fasilitas produksi yang terhubung ke cloud komputing juga menjamin keamanan data yang lebih baik, tertata dan ringkas.
• Kemungkinan terjadinya human error berkurang, karena komputer yang menjadi “kontrol” bisa menghasilkan pekerjaan yang konsisten.
• Selain itu, hasil untuk banyak bisnis bisa meningkatkan pendapatan, pangsa pasar, dan keuntungan.
• Besar kemungkinan sistem yang digunakan akan lebih canggih Semua dapat di kontrol dan dikendalikan secara realtime.

kerugian penerapan model Industri 4.0 adalah sebagai berikut:

• Kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri, karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin.
• Isu tentang keamanan data meningkat dengan mengintegrasikan sistem baru dan semakin banyaknya akses ke sistem itu.
• Isu Privasi terkait informasi produksi dan kepemilikan.
• Memerlukan control ketat dari manusia saat proses produksi. Karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan AI yang mampu mengalahkan kecerdasan manusia.

 b. Kebijakan E-Government sebagai Penyedia informasi

Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government Indonesia” diantaranya tentang panduan yang sudah disosialisasikan, seperti:

• Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah,
• Panduan manajemen sistem dokumen elektronik,
• Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-Government Lembaga,
• Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah,
• Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Government.

c. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital sebenarnya merupakan masalah besar dan tidak bisa diabaikan begitu saja, dan menjadi lebih rumit lagi bila mengkaji beberapa faktor-faktor permasalahan seperti yang dijelaskan menurut Yohanis yang dikutip oleh Sri Ariyanti yaitu:

• Infrastruktur Infrastruktur merupakan fasilitas pendukung kelancaran dalam mengakses suatu teknologi, dikatakan infrastruktur adalah faktor paling mutlak karena orang yang mempunyai infrastruktur yang memadai akan mendapatkan kemudahan seperti halnya orang yang mempunyai akses komputer ke internet, otomatis akan mempunyai wawasan yang lebih luas dari pada mereka yang sama sekali tidak memiliki akses.
• Kekurangan skill (SDM) Sumber daya manusia adalah hal yang paling berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi karena sejatinya SDM yang dapat membagikan keilmuannya untuk masyarakat.
• Kekurangan isi (konten) materi bahasa Indonesia Konten berbahasa Indonesia menentukan bisa tidaknya seorang dalam pemahaman akses internet, yang mana konten dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing, misalnya di daerah pedesaan yang rentan berbahasa indonesia bahkan berbahasa kesehariaan mereka sesuai suku dan adat istiadat mereka.
• Kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri Tidak memanfaatkan internet secara baik sehingga tidak menghasilkan apapun dari internet, dan tidak mendapatkan keuntungan apapun

Menurut Kemly Camacho yang dikutip oleh Dyah, A. Djoko, dan Alb. Joko Santoso terdapat tiga aspek utama yang saling berhubungan dan merupakan fokus yang perlu diperhatikan dalam kesenjangan digital yaitu:

• Akses/Infrastruktur (Access/Infrastructure) yaitu perbedaan kemampuan antar individu dalam perolehan akses atau infrastruktur TIK yang menyebabkan perbedaan distribusi informasi
• Kemampuan (Skill and Training) yaitu perbedaan kemampuan antar individu dalam memanfaatkan atau menggunakan akses dan infrastruktur yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian kemampuan TIK yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan akses dan infrastruktur.
• Isi informasi (Content/Resource) yaitu perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

 

d. Dampak Positif dan Negatif Kesenjangan Digital

• Dampak positif kesenjangan digital adalah bagi sebagian orang yang belum mengenal atau menerapkan teknologi adalah masyarakat dapat termotifasi untuk ikut ambil bagian dalam peningkatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi masa kini yang dapat menyatukan atau menggabungkan berbagai informasi, data, dan sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi kegunaan seluruh umat manusia melalui penggunaan berbagai media dan peralatan telekomunikasi modern. Berdasarkan penjelasan diatas dampak positif kesenjangan digital adalah membuat seseorang menjadi termotivasi menggunakan sarana teknologi informasi untuk mempermudah suatu pekerjaan secara efektif dan efisien.
• Dampak negatif kesenjangan digital adalah bagi mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi, sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penonton saja. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin. Selain itu juga membuat kejahatan maya cybercrime menjadi bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional street crime. Digital divide tidak bisa diselesaikan dengan peningkatan akses terhadap teknologi itu sendiri, karena kesenjangan dalam hal ini berpotensi melahirkan persoalan kesenjangan baru dalam masyarakat atau memperparah persoalan kesenjangan yang ada, terutama di negara berkembang atau kelompok masyarakat daerah yang relatif tertinggal. Misalnya kesenjangan digital dapat dikaitkan dengan perbedaan sosial-ekonomi kaya-miskin, generasi tua-muda, atau geografis perkotaan-pedesaan. Sejalan dengan berkembangnya dan makin tidak terpisahkannya Internet dengan teknologi infromasi, maka digital divide mencakup juga perbedaan akses terhadap dunia maya dan faktor-faktor yang harus diperhatikan sekarang ini.

e. Peran E-Government dalam Mengurangi Kesenjangan Digital di Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Langkah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Informasi

Menurut Budianti (2003) fungsi e-government sebagai media komunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dengan fokus pada percepatan pelayanan publik dana pemrosesan kegiatan pemerintah, dan mentransformasikan administrasi publik. 

Indrajit (2006) menyatakan bahwa mewujudkan keberhasilan e-government memerlukan komitmen pimpinan daerah untuk mendukung dan menerapkan konsep e-government yang tidak hanya mengikuti trend era digital semata. Penerapan website dilaksanakan secara konsisten dan profesional untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berkaitan dengan informasi publik, komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik. 

Begitupun menurut Nurhakim (2014) masih ditemukan adanya kesulitan dalam melakukan perubahan di era digital khususnya dalam adopsi dan inovasi teknologi komunikasi, sehingga harus diawali komitmen pimpinan daerah yang memiliki kewenangan. Kemudian perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara maksimal. 

Selain itu juga dalan kaitannya dengan paradigma pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual pemberdayaan (emperworment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

• Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
• Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasajasa yang mereka perlukan;
• Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Jika di analisis permasalahan kesenjangan digital ini dapat di atasi dengan program atau kebijakan E-Government dalam aspek pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan sehingga kesenjangan digital yang terjadi karena ketidakseimbangan akses dan pemanfaatan teknologi informasi yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti halnya infrastruktur, kekurangan skill atau SDM, kekurangan konten, dan kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri dapat diatasi. Berikut akan dipaparkan beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu:

• Menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi yang tersedia.
• Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif
• Mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola informasi dengan baik.
• Pembangunan infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi yang merata antara area perkotaan dan pedesaan, sehingga setiap masyarakat yang ingin mengakses informasi dapat tercapai dengan tersedianya fasilitas yang memadai, sehingga harus semakin memaksimalkan adanya telecentre.

 

SIMPULAN 

Langkah yang terbaik untuk mengurangi kesejangan digital adalah menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif dan mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola informasi dengan baik. Kemajuan teknologi informasi seseorang atau masyarakat akan mendapat kemudahan akses untuk menggunakan dan memperoleh informasi. Maka dari itu dibutuhkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi seperti halnya Electronic Government sebagai media penyedia informasi untuk memberikan layanan berupa pemberdayaan kepada masyarakat melalui informasi terbaru dan juga akses yang merata bagi setiap daerah agar tidak terjadi lagi kesenjangan digital di masa revolusi industry 4.0.

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boer, L., and A. Koekkoek. 1994. Development and Human Security, no. Third Word Quarterly Journal of Emerging Areas (September).

Budianti, Ayuning. 2003. “Improving E-Government Implementation to Enhance Public Service Delivery in Indonesia.” Australia: Monash University.

Buletin Pos dan Telekomunikasi. n.d. Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia: Study Of Digital Divide Measurement In Indonesia Vol. 11 (4): 281-282.

Dyah, Tyas L., Budiyanto D. A, and Santoso J. Alb. n.d. Pengaruh Kekuatan Media Sosial dalam Pengembangan Kesenjangan Digital, Scientific Journal of INformatics Vol. 2 (2): 149.

Hoedi, Prasetyo, and Sutopo Wahyudi. n.d. “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset.” no. 19.

Nurhakim, and Satya R. Mochamad. 2014. “Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern.” Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 (3): 403-422.

Susilahudin, Putrawangsa. 2018. “Integrasi Teknologi Digital dalam Pembelajaran di Era Industri 4.0 Kajian dari Perspektif Pembelajaran Matematika.” Tasqif Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Vol. 16, no. 1 (Juni): 43.