[caption caption="Kepala BIN Sutiyoso I Sumber Kompas.com"][/caption]Tak pelak kasus rekaman Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsuddin membuka kenyataan informasi tentang perang kepentingan antara para mafia dengan Presiden Jokowi. Strategi melempar kasus ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) disertai dengan silent operation yang dilakukan berhasil memojokkan target yakni terungkap peran mafia migas dan Petral ke publik, serta menekan secara politis. Mari kita simak 10 pesan silent operation kepada para anggota MKD dari pendukung Presiden Jokowi dengan hati gembira ria bahagia tertawa senang suka-cita riang ria suka-suka menari menyanyi berdansa pesta-pora bahagia selamanya senantiasa.
Pertama, bahwa MKD tengah menyidangkan Ketua DPR dan bukan sedang mengadili Maroef Sjamsuddin dan Sudirman Said. Dan yang dihadapi MKD dari pendukung Presiden Jokowi adalah orang terkuat di Indonesia Setya Novanto dan orang yang dituding sebagai mafia migas dan Petral Riza Chalid. Jadi sangat sarat kepentingan.
Kedua, secara jelas MKD terpecah menjadi dua kubu pembela Setya Novanto cs dan pendukung Presiden Jokowi dengan PAN, PPP, Demokrat berwarna abu-abu. Jadi perimbangan kekuatan tergantung lobby dan silent operation ke para partai dan anggota MKD dengan koneksi dan komunikasi pertemanan untuk strategi mengelabuhi keterlibatan mafia.
Ketiga, dengan kondisi perimbangan demikian maka Golkar dan Gerindra akan melakukan segala cara mengalihkan kasus rekaman Setya Novanto keluar dari konteks.
Keempat, para anggota MKD pendukung Presiden Jokowi harus memfokuskan materi penyelidikan dan sidang ke pokok persoalan: bahwa anggota DPR tidak etis dan melanggar hukum bertemu dengan pengusaha.
Kelima, para anggota MKD pendukung Presiden Jokowi jangan terpengaruh ungkapan dan kelitan yang akan disampaikan oleh Setya Novanto dan Muhammad Riza atau Reza Chalid. Fokus tetap sama yakni tidak etis anggota DPR atau bahkan pimpinan DPR melakukan lobby dengan penguasaha Freeport.
Keenam, para anggota MKD pendukung Presiden Jokowi harus mewaspadai manuver sekecil apapun yang dilakukan oleh MKD Golkar, Gerindra, PPP, PKS dan PAN karena orientasi ‘hitung-hitungan politik, ekonomi, sosial’ untuk membuat mereka berpihak kepada Setya Novanto adalah besar.
Ketujuh, para pendukung MKD pendukung Presiden Jokowi juga harus memahami mereka didukung oleh silent operation tengah berlangsung untuk mendukung konsistensi anggota MKD pendukung Presiden Jokowi. Jangan takut dan menjadi pengecut karena akan diadili oleh rakyat dan silent operation akan mencatat semua sepak terjang mereka.
Kedelapan, para pendukung MKD pendukung Presiden Jokowi tidak perlu terlalu banyak menanyakan tentang Freeport dan aktivitas Freeport dalam sidang di MKD. Ingat Maroef Sjamsuddin adalah anggota dan mantan pimpinan BIN yang rendah hati dan sederhana. Institusi BIN jangan sampai dibawa-bawa dan memojokkan Maroef Sjamsuddin, karera fokus dan sasaran antara adalah menyelidiki dan menyidangkan dugaan tindakan tidak etis pencatutan nama Presiden Jokowi. Catatan BIN akan menghantui setiap orang jika bersikap melawan BIN – meskipun beberapa orang memiliki kedekatan dengan BIN namun jaminan kepentingan terjaga tidak ada jaminan sama sekali. BIN bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara bukan koruptor dan mafia.
Kesembilan, fokus kepada persidangan di MKD sesuai tujuan MKD. Karena sidang MKD akan dibawa oleh Golkar ke ranah yang meluas seperti pengalihan ke Pansus Freeport. Kasus rekaman ini muncul karena adanya niatan untuk ‘menumpang’ suatu peristiwa atau perjanjian antara Pemerintah RI dengan PT Freeport. Tidak ada urusan antara sidang MKD dengan operasi Freeport yang sudah berlangsung lama selama ini dan tak perlu menyalahkan Sudirman Said dan Menteri RIni Soemarno.
Kesepuluh, anggota MKD pendukung Presiden Jokowi harus sadar bahwa inilah momentum untuk bertindak. Jika pun MKD tidak bertindak terkait pelanggaran etik Setya Novanto, silent operation seperti contoh jelas langkah Jaksa Agung menjadi jepitan dan Plan B terkait upaya pemberantasan korupsi dan MKD jangan sampai malah justru menjadi penghambat pemberantasan korupsi. Ingat, kasus rekaman ini memiliki dampak luas ke Petral yang melibatkan banyak pihak selama minimal 10 tahun rezim SBY yang merugikan negara US $ 18 milyar.
