Sedangkan bagi PPK atau pejabat pembuat komitmen dapat menentukan seorang bendahara. Lalu bendahara ini yang akan berperan penting dalam pembuatan anggaran program kerja daerah.
Diakhir pelaksanaan PPK berkewajiban untuk memverifikasi kembali anggaran yang telah di rancang oleh bendahara. Untuk memastikan apakah seluruh anggaran terpakai secara efektif atau tidak.
PPK dalam SKPD tidak merangkap sebagai pejabat ataupun pegawai yang terjun langsung ke lapangan. Tugasnya lebih kepada memverifikasi serta  mengoreksi segala pengeluaran yang telah dilakukan.
Bendahara juga bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang valid. Agar menghasilkan indikator yang lebih jelas ketika program kerja telah terlaksana. Laporan pertanggung jawaban ini meliputi bendaharan penerimaan pembantu dan pengeluaran.
Dengan perubahan ini akan sangat memudahkan agar pihak terkait mengikuti BIMTEK keuangan 2020. Tujuannya sudah jelas agar lebih mahir dalam merancang dalam pembuatan anggaran keuangan daerah.
Karena setiap detail yang dibuat dalam anggaran nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada PPK.
