Mohon tunggu...
Nespi Miyasti
Nespi Miyasti Mohon Tunggu... Operator - Mahasiswa

UIN Suska Riau Administrasi Negara"19

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Peran Pemerintah dalam Mengawasi Perusahaan Tambang Guna Meminimalisir Kecelakaan Kerja (Studi Kasus: PT GNI Monowali Utara)

2 Januari 2023   11:21 Diperbarui: 2 Januari 2023   13:58 976
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Peran Pemerintah Dalam  Mengawasi Perusahaan Tambang 

Guna Meminimalisir Kecelakaan Kerja 

(Studi Kasus: PT GNI Morowali Utara)

Nespi Miyasti (11979523510)

Prodi Administrasi Negara                     

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan akhir dari keselamatan dan kesehatan kerja di industri pertambangan adalah untuk menghilangkan kecelakaan sekaligus membatasi biaya yang terkait dengan kecelakaan. Apa pun yang terjadi akan mencapai tujuan itu. Betapapun seriusnya, kecelakaan tetap berdampak negatif pada orang yang terlibat serta bisnis, sehingga upaya pencegahan harus menjadi perhatian utama. Kami menyadari bahwa bisnis pertambangan memiliki potensi dan bahaya yang terkait dengan pengambilan risiko yang signifikan. Penerapan operasi penambangan mengacu pada situasi tempat kerja yang berisiko. Selain kondisi tidak aman dan perilaku berisiko, ada elemen lain yang dapat berkontribusi terhadap hal tersebut. Kecelakaan kerja pada dasarnya

Keberadaan K3 bertujuan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan lingkungan dan pekerja sehingga banyak definisi kerja aman, sehat, dan selamat dapat terpenuhi. Namun semua itu tidak lepas dari keterlibatan atau keikutsertaan seluruh karyawan serta manajemen usaha. Menurut pengamatan penulis di PT. Di wilayah pertambangan GNI, berbagai pelanggaran hukum saat ini telah ditemukan. Masih ada beberapa karyawan yang mengabaikan pedoman yang ditetapkan oleh bisnis.

Kuncinya adalah undang-undang ketenagakerjaan mengedepankan keadilan sosial bagi semua penduduk dan memiliki sifat protektif yang menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan sejahtera. Perlindungan wajib yang diberikan oleh hukum perburuhan didasarkan pada Di dunia yang ideal, peraturan undang-undang atau hukum heterotomous dan independen akan mewujudkan dua ciri hukum. Bidang regulasi ini harus mampu merepresentasikan barang-barang hukum yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran, pasti, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun