Pendidikan di Timor Tengah Selatan

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Inilah yang diungkapkan oleh seorang Jurnalis terkenal Indonesia, Najwa Shihab. 

Memang benar bahwa Indonesia sudah berumur 73 tahun dan semakin diakui dunia karena pendidikan itu sendiri. Namun, hal ini tidak berarti Indonesia benar-benar merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. 

Indonesia sampai saat ini belum menegakan keadilan yang sesungguhnya di bidang pendidikan. Hal ini terbukti dengan fasilitas pendidikan terutama sarana dan prasarana yang merupakan penunjang berkembangnya pendidikan. Sarana dan prasarana di pedalaman dan pelosok-pelosok negeri ini masih minim bahkan dikatakan belum layak.

Banyak desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah sebagai dampak dari anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Sebagian besar masyrakat pendidikan terakhirnya setingkat Sekolah Dasar (SD) dan lainnya tidak tamat SD. 

Keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis yang berbukit membuat anak-anak sulit mengakses dan menikmati pendidikan yang layak sebagai hak mereka. Akibatnya, banyak masalah sosial yang menimpa mereka seperti kemiskinan dan kebodohan. Bahkan NTT menyumbang angka korban perdagangan manusia terbesar di Indonesia sebagai dampak dari kemiskinan dan kebodohan. 

Majalah Tempo menyebut NTT sebagai Nusa Peti Mati dengan data-data sejak tahun 2015-2017 tentang jumlah TKI dan TKW yang pulang dengan Peti Mati sebagai berikut: tahun 2015 sebanyak 23 Orang, tahun 2016 sebanyak 43 orang, tahun 2017 sebanyak 62 orang. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan saat ini lebih dari 40 orang. Dari semua ini, Kabupaten TTS menyumbang korban "Human Trafficking" terbanyak di NTT. Kodrat mereka sebagai manusia menjadi seperti seperti barang atau hewan. 

Oleh karena itu, masyarakat yang meliputi orang tua dan tokoh masyarakat mengharapkan adanya sekolah bagi anak-anak mereka karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia (kehidupan mereka) sebagaimana dikatakan oleh Pejuang Kemanusiaan dari Afrika, Nelson Mandela. 

Maka atas inisiatif sendiri, masyarakat bersama pemerintah bahu-membahu mendirikan sekolah di desa-desa baik itu SD, SMP dan SMP dengan harapan dapat menjadi wadah untuk anak dan cucu mereka sebagai generasi sekarang dan yang akan datang serta memutus mata rantai kebodohan menuju ke arah masa depan yang cerdas, berkompeten, berdaya saing tinggi, berkarakter dan religi yang kemudian di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur;

• Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
• Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
• Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Namun, meskipun banyak sekolah yang dibangun dengan harapan yang luhur tersebut di atas untuk generasi bangsa, nyatanya masih jauh dari apa yang diharapkan. Gedung sekolah belum memenuhi standar ruang kelas layak pakai, banyak gedung sekolah yang masih beratapkan daun. 

Perpustakaan dan buku-buku yang terstandarisasi sesuai kurikulum yang berlaku di dalamnya dan yang harusnya menjadi jendela dunia nyatanya belum dimiliki. Hingga saat ini, banyak sekolah ini masih menggunakan modul-modul kuno sebagai acuan pembelajaran di dalam kelas yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini yang mana telah menggunakan Kurikulum 2013 yang telah dipaksakan untuk semua sekolah di Indonesia.