Menurut Kukuh, UMK menjadi basis potensi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ada sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia. Jika dikelola dengan baik hingga memiliki kualitas baik, dapat menembus pasar domestik dan internasional.
Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 61,97% yang setara dengan 8.500 triliyun rupiah. Sebanyak 97% terserap di sektor ini, dan 60,4% total investasi di Indonesia.Â
Sayangnya, dayasaing UMK Indonesia terhadap ekspor masih di bawah rata-rata negara lain di kawasan Asia Pasifik. Penyebabnya, terkait pemenuhan persyaratan untuk masuk ke negara tujuan, seperti syarat mutu dan persyaratan lainnya.Â
UMK dengan risiko rendah yang telah menerima nomor induk berusaha (NIB) berhak mencantumkan tanda SNI Bina UMK pada produk dengan melalui serangkaian verifikasi.Â
Selain itu, UMK juga mendapat kesempatan menerima fasilitasi pembimbingan penerapan SNI dan aturan-aturan yang lain berlaku, baik dalam maupun luar negeri.Â
BSN akan melakukan pembinaan secara masif kepada UMK, yang saat ini masih terkonsentrasi secara elektronik. BSN menyediakan modul-modul elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat.
"Ini merupakan komitmen BSN dalam mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia," terang Kukuh.Â
Di tahun 2022, BSN juga telah menetapkan 523 SNI, di antaranya tentang SNI Minyak Makan Merah. Penyusunan SNI melalui program fast track ini didukung Komite Teknis (Komtek) 67-04 Makanan dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).
"SNI Minyak Makan Merah untuk program afirmasi minyak makan merah yang berbahan dasar minyak sawit mentah," jelas Kukuh.Â
Selain SNI Minyak Makan Merah, BSN juga terus mengembangkan SNI terkait dengan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya pemerintah pencapaian zero carbon pada tahun 2060. Di antaranya, SNI tentang sepeda motor berpenggerak listrik dan moped, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU), serta baterai listrik.Â
