Menyoal PPDB SMA Jalur Prestasi Kejuaraan

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) tahap pertama sudah diumumkan pada Senin 20 Juni 2022. Termasuk untuk jalur prestasi kejuaraan. 

Seperti halnya jalur afirmasi KETM (Keterangan Ekonomi Tidak Mampu), untuk jalur prestasi kejuaraan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan orangtua yang tidak diterima. 

Ada orangtua yang "mengadu" pada saya bahwa anaknya termasuk yang tidak lolos seleksi. Scorenya tidak sampai ke score terendah calon peserta didik (CPD) yang diterima di jalur prestasi kejuaraan. 

Dugaan saya sih karena score dari sertifikat kejuaraan tidak berjenjang si anak. Ketika awal mendaftar, score sertifikat CPD tersebut mendapat nilai 235, eh di hasil seleksi kok nilai scorenya jadi turun drastis di angka  124. Mengapa jadi beda begitu? 

Logikanya, jika ditambah dengan uji kompetensi harusnya nilainya di atas 235 meski nilai uji kompetensinya anggap saja kecil. Kalaupun misalnya uji kompetensi nilainya nol, kan masih di angka 235. Jadi tanda tanya kan?

Kalau akhirnya terjadi perbedaan seharusnya pihak sekolah menyampaikan mengapa perbedaan itu terjadi. 

Semisal, "setelah disinkronisasikan skor yang ada di pendataan dengan skor yang ada di hasil validasi, maka hasilnya sesuai dengan hasil seleksi". Kalau tidak ada penjelasan akan memunculkan mispersepsi.

Saya sendiri melihat dari awal pendaftaran PPDB SMA untuk jalur prestasi kejuaraan memang sudah terlihat "tidak fair". Karena di awal disebutkan sertifikat yang "diakui" untuk dilampirkan adalah dari kejuaraan berjenjang.

Kejuaraan berjenjang ini yang direkomendasikan yaitu kejuaraan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Baca juga: PPDB SMA, Kejuaraan Berjenjang Jadi Kendala Siswa Masuk Jalur Prestasi

Dokumen pribadi

Memang sih akhirnya, sertifikat prestasi kejuaraan tidak berjenjang bisa dilampirkan. Itu juga setelah ada protes dari orangtua murid. Namun, sepertinya ini hanya formalitas saja.

Ini bukan masalah kecewa atau tidak kecewa. Selama penilaiaannya fair dan transparan ya tidak masalah. Siapapun itu pasti akan menerimanya dengan hati terbuka dan lapang dada. 

Kalau tidak fair, siapapun itu, pasti akan kecewa. Dan, yang namanya seleksi pasti tidak bisa mengakomodir semua. Tetapi setidaknya transparan.

Saya melihat adanya penilaian yang sepertinya "berat sebelah". Sertifikat kejuaraan berjenjang poinnya lebih besar dibandingkan kejuaraan yang tidak berjenjang. 

Sementara sertifikat tidak berjenjang hanya diambil untuk satu sertifikat dengan nilai tertinggi. Berbeda dengan sertifikat kejuaraan berjenjang yang setiap jenjangnya mendapatkan poin. 

Jenjang Kota dapat point, jenjang Provinsi juga dapat point. Kan diuntungkan banget itu CPD-nya. Kalau mau adil, diambil juga hanya satu sertifikat yang nilainya tertinggi. 

Menurut saya, baik kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang ya kan sama-sama butuh perjuangan untuk bisa sampai ke titik juara. Harusnya, mendapatkan penilaian yang sama. 

Mengapa kejuaraan Kemendikbud dihitung secara agregat, lebih dari satu kejuaraan dengan alasan berjenjang? Mengapa perlakuan yang sama tidak diberikan kepada CPD dengan jalur kejuaraan Kemenpora dan induk olahraga yang menaungi?

Masa kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga kurang diperhitungkan? Begitu juga kejuaraan yang diadakan oleh induk cabang olahraga?

Namanya prestasi ya prestasi, harus diapresiasi, bukan hanya sekedar basa basi, nilainya harus transparansi. Karena itu, adalah hak asasi. 

Kalau perlu, CPD yang diterima ada yang dari kejuaraan berjenjang dan ada juga dari kejuaraan tidak berjenjang. Adil, kan?

Tapi, CPD tersebut bisa dibilang termasuk yang "beruntung", karena ada uji kompentensi di sekolah yang ditujunya. Ya, meski uji kompetensi ini, menurut penilaian saya "sama juga bohong". Lha kan yang lebih diprioritaskan yang kejuaraan berjenjang.

Mengapa "beruntung" karena ada sekolah lain malah tidak mengadakan uji kompetensi. Penilaiannya berdasarkan nilai dari score sertifikat. Itu pun harus kejuaraan dari Kemendikbud dan Kemenag saja. Jelas saja orangtua murid protes.

"Panitia PPDB-nya malas banget mengadakan uji kompetensi prestasi olahraga. Padahal itu sekolah unggulan yang seharusnya seleksinya lebih ketat," kata orangtua murid yang "mengadu" ke Kantor PWI Kota Depok, Selasa 21 Juni 2022.

Panitia PPDB SMAN tidak memberikan ruang uji kompetensi untuk menunjukkan CPD tersebut benar-benar atlet, dan mana yang bukan.

Padahal anaknya meraih Juara 2 Taekwondo Internasional yang berlangsung di Korea, tetapi tidak diterima juga di jalur prestasi olahraga.

Ia sangat menyayangkan tidak adanya uji kompetensi di SMAN yang dituju. Terlebih kuota siswa Kejuaraan Prestasi sangat kecil, hanya 6 untuk tahun ajaran 2022 ini. 

"Semestinya uji kompetensi harus dilaksanakan oleh panitia PPDB untuk bisa dilihat secara langsung oleh para guru, panitia, dan orang tua," tukasnya sebagaimana dikutip depoktren.com, Selasa 21 Juni 2022.

Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan antara prestasi berjenjang dan tidak berjenjang. 

Katanya, ada siswa atlet berprestasi sampai level internasional, tapi kalah dengan siswa yang ikut kejuaraan Kemendikbud. Karena, yang Kemendikbud dihitung berjenjang, bisa sampai 3 kejuaraan, sementara yang Kemenpora dan yang lainnya hanya satu kejuaraan tertinggi.

"Jelas ini sangat tidak adil bagi atlet-atlet yang benar-benar berprestasi karena sistem yang ngawur dan tidak fair ini. Ditambah, tidak ada uji kompetensi. Semakin tidak fair," tukasnya.

Sahabat anak saya juga tidak lolos seleksi prestasi kejuaraan olahraga (basket) karena mungkin sama nasibnya dengan anak saya, yang sertifikatnya hanya "dipandang sebelah mata". 

"Saya belum tahu pertimbangan dalam hal seleksinya bagaimana untuk anak saya sampai tidak lolos. Kalau pesertanya yang terlalu banyak sehingga kalah saing, ya seharusnya dijelaskan secara trasparan," tukas sang mama, yang tinggal di kompleks yang sama dengan saya.

Misalnya, berapa jumlah CPD yang ikut jalur prestasi kejuaraan, baik kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang. Berapa juga nilai dari hasil uji kompetensi, berapa nilai dari sertifikat kejuaraan. 

"Jadi, orangtua ada gambaran mengapa anaknya tidak lolos seleksi," ujarnya.

Demikianlah drama PPDB SMAN Kota Depok jalur prestasi kejuaraan. Drama yang entah kapan berakhir dengan happy ending.