Membudayakan Korupsi?

Pencegahan yang dimaksud adalah pembentukan lembaga anti korupsi yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk diketahui bersama bahwa gerakan anti korupsi telah dilakukan sejak 1967 dan pendirian KPK pada tahun 2003. 

Dengan banyaknya aturan yang diberlakukan hingga terbentuknya KPK membuat saya bertanya, bagaimana realita di Indonesia?

Terdapat perangkat hukum yang sah lalu terdapat undang-undang yang mengaturnya tetapi korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang pesat. Mengapa kita seperti melegalkan "koruptor" ini bebas kemana saja, kasus gayus tambunan yang bisa keluar-masuk penjara hingga mantan koruptor yang dapat mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif atau kepala daerah. Sudah jelas sekali bahwa korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. 

Meluasnya korupsi memperburuk kondisi ekonomi bangsa, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup (ini banyak terjadi di daerah saya) dan citra pemerintahan yang semakin buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, kerugian negara yang tak terhingga dan negara semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Tidak ada yang menginginkan negaranya menampung banyak koruptor dan berita-berita tentang kasus korupsi seakan menjadi santapan pagi kita, tidak mau. Bagaimanapun, peduli pada lingkungan sekitar untuk mencegah perilaku tersebut, jujur adalah kunci. 

Terdapat pertanyaan, jika suatu saat anda menjadi pucuk pimpinan di Indonesia, bagaimanakah seharusnya model penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dilakukan agar rakyat makmur serta kebijakan untuk mencegah korupsi?