Oleh karena itu, sepatutnya impor tidak perlu ditakuti karena hal tersebut lumrah dalam perdagangan internasional dan jika memang memiliki tujuan luhur demi menjaga kestabilan harga pangan bagi masyarakat.
Mantan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) era Presiden SBY, Bayu Krisnamurthi, bahkan menganjurkan agar kedua capres tidak anti impor pangan. Janji menghentikan impor pangan justru terdengar tidak realistis.
"Sekarang bagaimana caranya kita tetap mengimpor. Kalau memang perlu ya kita impor tapi tidak membuat kesejahteraan petani terganggu."
Bagaimanapun juga, kebijakan impor sebagai kebijakan publik harus menguntungkan stakeholder pangan terbesar Indonesia, yakni masyarakat konsumen dan petani padi. Jika kedua stakeholder ini tidak menikmati dampak kebijakan berupa harga HET di tingkap konsumen, dan harga gabah yang di atas HPP ketika panen raya, maka sesungguhnya kebijakan ini mengalami distorsi fungsinya sebagai kebijakan publik.
Sumber:
1. Kumparan [Wamendag Era SBY: Jangan Anti Impor Pangan, Tapi Perhatikan Petani]
2. Tempo [Indonesia Surplus Beras Tapi Masih Impor, Kenapa]
3. Detik [Impor Beras dan Kepentingan Publik]