Mohon tunggu...
Negara KITA
Negara KITA Mohon Tunggu... Penulis - Keterangan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Bio

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Prabowo Sendiri (Lagi)?

17 Desember 2018   18:33 Diperbarui: 17 Desember 2018   18:38 216
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rumah Pemenangan prabowo-Sandi di Solo (Credit: Tribunnews Jateng)

Jawa Tengah adalah tempat basis kuat partai PDI-P yang merupakan partai pengusung Jokowi. Sehingga wajar saja saat Pilpres 2014 yang lalu, Paslon Jokowi-JK menang telak di Jawa Tengah atas Prabowo-Hatta. Ibarat banteng mengamuk, Jokowi-JK memperoleh 66,05 persen suara di provinsi tersebut.

Kini menjelang puncak pesta demokrasi 2019, kubu oposisi mulai memutar otak agar bisa memenangkan suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar amat menggiurkan untuk menjadi target kampanye. Oleh karena itu, kubu Prabowo-Sandi memindahkan markas komandonya di Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, mereka memindahkannya ke Solo yang merupakan tempat asal Jokowi. Markas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut akan mulai beroperasi pada Januari 2019.

Akan tetapi, ada kemungkinan Prabowo hanya bergerak sendiri nanti. Ternyata, dalam waktu dekat salah satu cawapres akan dipanggil KPK sebagai saksi terkait korupsi korporasi mantan perusahaannya, PT Duta Graha Indah (DGI). Sebagai informasi, korupsi korporasi yang dilakukan oleh PT DGI terjadi saat cawapres Sandiaga Uno masih menjabat sebagai komisarisnya. Sehingga walaupun masih berstatus saksi, ada indikasi keterlibatan Sandiaga dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Apabila benar ada keterlibatan cawapres Sandi di korupsi PT DGI, maka namanya bisa menghilang dari bursa Pilpres 2019. Karena sejak Januari 2018, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menuntut terdakwa yang menduduki jabatan publik dikenakan hukuman pencabutan hak politik. Hukuman tersebut perlu guna mencegah koruptor kembali menduduki jabatan penting yang amat berdampak bagi publik. Selain itu, hukuman tersebut juga melindungi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin yang pernah korup.

Lalu bagaimana dengan Prabowo apabila prediksi tersebut benar? Selain elektabilitas Prabowo turun, dia juga harus menghadapi pos pertempuran di kandang banteng dengan seorang diri. Ibarat matador yang sendirian tanpa kain merah dan pedang menghadapi banteng buas, maka dirinya hanya akan jadi bulan-bulanan.

Hmmm, kasihan juga.

Sumber berita yang di analisa

Tribunnews

Kompas 

Tribunnews 2

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun